Nilai PBB 6 Perusahaan Naik Rp1,2 Miliar

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Rabu, 23 Mei 2018 - 14:05:45 WIB   |  dibaca: 124 kali
Nilai PBB 6 Perusahaan Naik Rp1,2 Miliar

SEMAKIN NYAMAN : Suasana pelayanan di kantor BPPD Kabupaten Serang di Jalan Veteran, Nomor 1 Kota Serang, belum lama ini.

SERANG - Pajak bumi dan bangunan (PBB) enam perusahaan di Kabupaten Serang dirasionalisasi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Serang. Kepala BPPD Kabupaten Serang Deddy Setiadi mengatakan bahwa enam perusahaan tersebut adalah PT Univenus, PT San Fang Indonesia, PT Beton Prima Inti, PT Shcp Indonesia, PT Sokonindo Automobil, dan PT Golden Harves Cocoa.  


Awalnya enam perusahaan tersebut masih membayar pajak bumi dan bangunan dengan nilai PBB pedesaan dengan nominal yang masih rendah. Tim BPPD kemudian melakukan penilaian individu dan nilai PBB enam perusahaan tersebut naik. "Keenam wajib pajak tersebut semula ketetapan PBBnya Rp365.292.961. Setelah dilakukan penilaian menjadi Rp2.217.639.204. Jadi ada peningkatan Rp1.852.522.283," kata Deddy kepada Banten Raya, kemarin.


Penilaian serupa juga akan dilakukan ke perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kabupaten Serang.  "Kita akan lakukan lagi penilaian individual terhadap tanah-tanah yang dikuasai perusahaan yang SPPTnya masih pedesaan, padahal mestinya sudah perkotaan. Ini upaya kita untuk meningkatkan pendapatan daerah," kata Deddy.  


Deddy mengatakan bahwa pihaknya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan, salah satunya dengan melakukan survei kepuasan masyarakat. Survei ini dilakukan agar BPPD bisa mengetahui bagaimana pelayanan yang diinginkan masyarakat, serta langkah apa saja yang hadur diperbaiki. "Kita survei di tahun 2012 dengan hasil predikat B, sesuai dengan target di RPJMD.

Dari kegiatan tersebut adanya rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan di tahun 2018 yakni ruangan pelayanan lebih dingin dan wangi, menyediakan air minum dan permen untuk wajib pajak yang menunggu antrean, petugas pelayanan ditambah, dan prosedur pelayanan pajak lebih disederhanakan lagi," tuturnya.


Sampai saat ini, selain menerapkan aplikasi perpajakan secara online, BPPD juga, kata Deddy masih terus melaksanakan pelayanan keliling ke desa-desa dan kecamatan-kecamatan. "Artinya kami yang jemput bola ke wajib pajak untuk memberikan pelayanan. Kalau pelayanan meningkat, maka pendapatan pajak daerah pun meningkat," tuturnya.


Adapun realisasi pajak di tahun 2018 sampai April sudah mencapai Rp114,7 miliar dari target Rp302 miliar. "Dari pajak penerangan jalan PLN sudah ada laporan Rp10 miliar lebih. Jadi sampai Mei sementara sudah mencapai 42 persen. PBB baru 15,5 persen dari target Rp52 miliar. PBB karena berkaitan dengan jatuh tempo. Untuk perkotaan jatuh tempo 31 Agustus, untuk pedesaan 31 September. Biasanya meningkat menjelang jatuh tempo," kata Deddy.  (fikri)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook