Tugas PT PCM Semakin Berat

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Kamis, 24 Mei 2018 - 12:57:34 WIB   |  dibaca: 283 kali
Tugas PT PCM Semakin Berat

CILEGON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon akan mengadu ke Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Pengaduan dilakukan atas terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon Babay Suhemi mengatakan, pihaknya akan mengunjungi Komisi V DPR-RI guna menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh BUMD milik Pemkot Cilegon yang akan membangun Pelabuhan Warnasari. “Pembangunan Pelabuhan Warnasari bisa saja terganjal oleh adanya PP 54/2017 tentang BUMD.

Dalam PP itu, adanya poin yang mengatur penyertaan modal pemda ke BUMD itu tidak boleh berupa barang, tapi berupa uang. Sementara penyertaan modal yang diberikan Pemkot Cilegon pada 2016 lalu ke PT PCM itu berupa tanah,” kata Babay, Rabu (23/5).


Dikatakan Babay, pihaknya mengetahui permasalahan tersebut setelah adanya kunjungan dari Komisi III DPRD Kota Cilegon ke BUMD PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) beberapa waktu lalu. Sehingga, pihaknya berinisiatif mengunjungi DPR-RI untuk menyampaikan permasalahan ini ke DPR-RI. “Tapi, PP itu terbit setelah Pemkot Cilegon melakukan penyertaan modal ke PCM. PP itu terbit pada akhir 2017 lalu,” jelasnya.


Babay menduga, bisa saja PP 54/2017 tentang BUMD menjadi salah satu sandungan besar PT PCM dalam pembangunan Pelabuhan Warnasari. Seharusnya, pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk berinovasi mencari pendapatan asli daerah. “Seharusnya otonomi daerah tidak mempersulit pemda untuk menggali PAD sendiri,” ucapnya.


Babay menambahkan, kunjungan yang akan dilakukan ke Komisi V DPR-RI dalam waktu dekat ini, diharap bisa memberi solusi bagi PT PCM agar pembangunan Pelabuhan Warnasari tetap berjalan. “Semoga saja penyertaan modal tersebut tidak terganjal PP 54/2017 karena PP itu terbit setelah Pemkot Cilegon menyerahkan lahan ke PT PCM,” tutupnya.


Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, dengan terbitnya PP 54/2017 tentang BUMD tersebut, tentu akan memperberat tugas PT PCM. Selain, adanya poin yang mengatur penyertaan modal harus berupa uang, juga adanya aturan yang mengharuskan kerjasama antara BUMD dengan swasta minimal 70 persen saham BUMD. “Sementara ini, kerjasama antara PCM dengan PT Bosowa itu PCM hanya 51 persen. Untuk 70 persen itu saya rasa berat,” jelasnya.


Edi menambahkan, pihaknya akan melakukan rapat dengan PT PCM untuk membahas masalah ini. Ia berharap, pembangunan Pelabuhan Warnasari tetap bisa berjalan dan kerjasama antara PCM dengan swasta juga bisa tetap berjalan. “Kalau progres pembangunan saat ini masih menunggu keluarnya izin di Kemenhub (Kementerian Perhubungan RI),” ungkapnya. (gillang)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook