DPP Hanura Restui PAW Eli

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 24 Mei 2018 - 13:25:49 WIB   |  dibaca: 490 kali
DPP Hanura Restui PAW Eli

SERANG- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) mengeluarkan surat persetujuan pergantian antar waktu (PAW) Eli Mulyadi dari jabatannya sebagai anggota DPRD Banten. Hanura pimpinan OSO juga mengajukan Agus Subarli sebagai pengganti Eli Mulyadi.

Persetujuan PAW tersebut dituangkan dalam surat dengan nomor A/084/DPP-HANURA/V/2018. Surat tersebut tertanggal 16 Mei 2018, dan ditandatangani oleh Ketua Umum OSO dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.

Ada lima poin yang menjadi dasar pertimbangan persetujuan, salah satunya adalah SK DPP Hanura nomor SKEP/681/DPP-HANURA/III/2018 tertanggal 23 Maret 2018. SK itu berisi tentang perberhentian Eli Mulyadi yang kini menjabat juga sebagai Ketua Fraksi Hanura DPRD Banten, dari keanggotaannya di partai besutan Jenderal TNI Purn Wiranto tersebut.

Dalam dua poin keputusannya, pemilihan Agus Subarli sebagai pengganti Eli disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan satu keputusan lainnya meminta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Banten segera memproses PAW.


Wakil Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Banten Akhmad Jajuli membenarkan surat persetujuan PAW atas nama Eli Mulyadi sudah dikeluarkan oleh DPP Hanura. “Semalam (Selasa (22/5) malam) baru saya ambil dari DPP, sekarang sudah ada di tangan kita,” ujarnya.


Jajuli menuturkan, setelah surat persetujuan diterima maka selanjutnya akan diserahkan ke Sekretariat DPRD Provinsi Banten untuk memindaklanjuti proses PAW-nya. “Surat ini nanti diajukan proses PAW melalui pimpinan DPRD Banten. Satu atau dua hari ini akan kita proses ke DPRD,” katanya.


Untuk pengajuan PAW, kata dia, saat ini yang akan diproses ke DPRD baru atas nama Eli Mulayadi. Sedangkan dua anggota DPRD Banten dari Fraksi Hanura lainnya yaitu Mohammad Rano Alfath dan Gunaral Supriadi yang juga diberhentikan dari keanggotan partai masih diproses di tingkat DPP.  “Untuk Pak Rano dan Pak Gunaral masih dalam proses. Sementara baru Pak Eli,” ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris DPRD Provinsi Banten EA Deni Hermawan mengaku belum bisa memproses PAW atas nama Eli karena pihaknya belum menerima secara resmi permohonan tersebut.

“Secara resmi belum ada surat dari DPP maupun disposisi dari pimpinan ke sekretariat. Saya juga tahunya dari medsos, saya tidak mau menanggapi dari medsos karena secara resmi belum ada,” tuturnya.


Deni menjelaskan, PAW sebenarnya kewenangan dari partai masing-masing, dan pihaknya hanya sebatas memfasilitasi secara administrasi. Ada tahapannya setelah permohonan PAW masuk sekretariat DPRD, maka tahap pertama yang akan dilakukannya adalah berkoordinasi dengan KPU Banten.

“Berkoordinasi dengan KPU untuk menanyakan posisi siapa setelah itu (satu tingkat posisi di bawah anggota DPRD yang di PAW), perolehan (suara) di pileg (pemilihan legislatif) kemarin,” paparnya.


Setelah kandidat diperolah, maka Sekretariat DPRD Banten akan berkirim surat ke gubernur melalui biro pemerintahan atas dasar permohonan DPP tentang PAW. Berikutnya, nota dari gubernur akan diteruskan oleh biro pemerintahan ke kementerian dalam negeri (kemendagri).“Dari kemendagri kalau sudah berketetapan inkracht secara hukum bisa langsung (diganti),” tuturnya.


Saat dikonfirmasi, Eli Mulyadi mempersilakan Hanura kubu OSO menindaklanjuti proses PAW-nya. “Kalau sudah ada suratnya dan sudah memenuhi unsur alasan PAW sesuai peraturan perundang-undangan, disegerakan saja prosesnya ke DPRD,” ujarnya.


Dia meyakini proses PAW nantinya akan dibatalkan demi hukum. Sebab, berdasarkan putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dimana status Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal Hanura ditangguhkan.“Saya meyakini bahwa pimpinan DPRD paham hukum dan peraturan perundang-undangan terkait PAW,” katanya.


Sebelumnya diketahui, DPD Partai Hanura Provinsi Banten kubu OSO mengusulkan pemberhentian Eli Mulyadi, Rano Alfath dan Gunaral Supriadi dari keanggotaan partai.
Ada lima pertimbangan atas perberhentian tersebut. Pertama, mereka dinilai terlibat dalam upaya pelengseran OSO sebagai ketua umum. Kedua, tidak mengakui SK kemenkumham RI tentang kepemimpinan OSO dan Herry Lontung Siregar.

Ketiga, tidak tunduk dan taat terhadap SK DPP Hanura tentang kepemimpinan Ahmad Subadri-Adang Supandi di DPD Hanura Provinsi Banten. Keempat, tidak berpartisipasi dalam tahapan verifikasi faktual parpol untuk Pemilu 2019. Terakhir, tidak pernah menghadiri acara partai.

Namun atas hal tersebut, Eli malah melaporkan Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu OSO, Herry Lontung Siregar ke Polda Banten, Kamis (29/3). Laporan dilayangkan karena Eli menilai SK pemecatan dirinya dari keanggotaan partai yang ditandatangani Herry tak memiliki legal standing.(dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook