Pendapatan Retribusi Lesu

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 25 Mei 2018 - 12:19:30 WIB   |  dibaca: 502 kali
Pendapatan Retribusi Lesu

CILEGON - Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cilegon pada triwulan pertama 2018 lesu. Pasalnya, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil retribusi ada yang capaiannya masih dibawah 20 persen dari target pendapatan retribusi.

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, pada triwulan pertama 2018, capaian pendapatan dari sektor retribusi di beberapa OPD masih ada yang di bawah 20 persen.

Meskipun ada yang sudah lebih dari 20 persen, tetap saja capaian PAD dari sektor retribusi tahun 2018 sedikit menurun dibandingkan tahun 2017 lalu. "Kami kumpulkan OPD-OPD penghasil retribusi dan digenjot agar capaian PAD dari retribusi pada tahun ini (2018-red) bisa memenuhi target," kata Edi usai rapat tertutup di Ruang Rapat Walikota Cilegon, Kamis (24/5).

Menurut Edi, beberapa sektor penghasil pendapatan retribusi yang menjadi sorotan ialah retribusi sampah, retribusi parkir, serta retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ia meminta kepada kepala-kepala OPD agar mengungkapkan masalah yang menghambat penggalian retribusi.


"Seperti mobil sampah terus ditambah, begitu juga TPSA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) Bagendung yang sudah diperbarui, tapi progres retribusinya lamban. Begitu juga dengan retribusi parkir, setelah terbitnya Perwal (Peraturan Walikota) yang baru, saya harap untuk penggalian retribusi semakin maksimal lagi. Saya berharap, dalam mencari solusi lesunya retribusi untuk diselesaikan bersama," tuturnya.


Ditambahkan Edi, target PAD dari sektor retribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sekitar Rp 28 miliar saja dari APBD 2018 sebesar Rp 1,9 triliun. Dengan target yang tidak terlalu tinggi tersebut, Ia berharap PAD dari retribusi bisa tercapai. "Saya juga minta OPD jangan sampai pengeluaran anggaran belanja lebih besar daripada pendapatannya. Jangan besar pasak daripada tiang," tambah Edi mengistilahkan OPD yang lebih besar mengeluarkan anggaran belanja daripada pendapatan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon Maman Mauludin mengatakan, memang pendapatan retribusi diakuinya sedikit menurun. Namun, Ia mengklaim di satu sisi pendapatan dari sektor pajak meningkat. "Retribusi menurun, tapi di sisi lain pajak meningkat. Ini menjadi dilematis juga bagi kita. Seperti retribusi parkir yang capaiannya sedikit menurun tapi pajaknya justru meningkat," katanya.


Maman menjelaskan, potensi PAD dari sektor retribusi yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tahun 2018 bahkan ada yang akan hilang yaitu dari retribusi Izin Memekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Retribusi yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon ini akan berpindah ke pemerintah pusat seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 20/2018 tentang TKA.

"Mulai Juli 2018, Pemkot tidak bisa mendapat retribusi IMTA. Padahal, tahun lalu (2017-red) retribusi IMTA dalam setahun Rp 4 miliar. Sama halnya dengan retribusi TTM (Terminal Terpadu Merak) yang hilang sejak awal 2017 lalu sebesar Rp 2 miliar lebih. Beberapa retribusi yang hilang itu karena kewenangan yang berpindah ke pemerinta pusat," jelasnya. (gillang)

.

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook