Tujuh Menteri Belajar Pemekaran Daerah

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 25 Mei 2018 - 12:10:49 WIB   |  dibaca: 191 kali
Tujuh Menteri Belajar Pemekaran Daerah

DESTINASI NGABUBURIT : Warga Kota Cilegon sedang menikmati waktu menunggu buka puasa di Alun-alun Kota Cilegon, Kamis (24/5).

SERANG – Proses pemekaran Kota Cilegon dan Kota Serang dari Kabupaten Serang menarik perhatian berbagai pihak untuk dipelajari. Tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Bagi Pemkab Serang menerima kunjungan kerja (kunker) dari berbagai daerah di Indonesia sudah biasa, namun pagi kemarin Pemkab Serang kedatangan tamu yang tidak biasa, yaitu tujuh menteri dari negara Timor Leste beserta rombongan sebanyak 19 orang. Kedatangan mereka bertujuan untuk belajar terkait proses pembentukan daerah otonom baru (DOB).


Selain itu, kedatangan para menteri tersebut juga untuk mempelajari bagaiamana mengelola pemerintahan yang baik. Adapun tujuh menteri yang datang yaitu diantaranya Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pembangunan.


“Tujuan kami delegasi Timor Leste ini dalam rangka bagaimana pemekaran sebuah kabupaten menjadi dua atau tiga kabupaten/kota. Karena kita di Timor Leste sedang mempelajari bentuk terbaik untuk pemerintahan daerah,” kata Abillio Jose Saintano, Direktur Jenderal (Dirjen) Desentralisasi Administrasi Timor Leste.


Timur Leste yang memiliki 12 kabupaten dan satu daerah istimewa sedang mencari format pemerintahan yang ideal untuk diterapkan di negaranya. “Kami pilih Kabupaten Serang karena daerah ini sudah dua kali dimekarkaan. Kami juga akan berkunjung ke Bogor, karena yang kami dengar ada rencana pemekaran tapi gagal, kami ingin tahu apa penyebabnya,” ujarnya.


Dari pemaparan yang diterimanya, Abillio mengaku, konsep pemekaran yang diterapkan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Serang sama dengan yang ada di negaranya. “Apa yang kita konsep untuk di Tomir Leste hampir sama dengan yang ada di Kabupaten Serang ini. Kami menginginkan pemerintah yang baik untuk melayani masyarakat kami,” paparnya.


Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengapresiasi kunjungan kerja petinggi-petinggi Timor Leste tersebut untuk belajar di Kabupaten Serang. “Sebagai negara baru yang sedang mempelajari sistem pemerintah yang baik, kami sampaikan bahwa Indonesia pernah beberapa kali melakukan penyempurnaan undang-undang pengelolaan pemerintah,” kata Wabup.


Sebagai negara yang baru berdiri 16 tahun, Timor Leste berkeinginan  untuk mengadopsi sistem pemerintah daerah yang ada di Indonesia. “Sistem pemerintahan di Timor Leste tidak ada provinsi, jadi dari pusat langsung ke kabupaten, tentu ada perbedaan dengan kita di Indonesia,” tuturnya.


Kedatangan para delegasi dari Timor Leste yang datang ke Kabupaten Serang atas rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) tersebut, ingin mengetahui syarat-syarat yang menjadi dasar sebuah daerah dapat dimekarkan. “Saya sampaikan setiap undang-undang pemekaran memiliki metedologi yang berbeda. Ada undang-undang yang menyatakan sebelum dilakukan pemekaran, harus didahului dengan pembentukan kota administratif,” paparnya.


Selain itu, terdapat aturan lain terkait dengan pemekaran daerah yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya terdapat klausul pembentukan daerah otonom baru, dimana pemekaran daerah harus didahului dengan studi kelayakan. “Jadi dihitung dulu infrastrukturnya, berapa fasilitas ekonomi dan pendidikannya, terus luas wilayahnya, distribusi pendudukanya dan juga potensi daerahnya, kalau sudah memenuhi syarat bisa dibentuk daerah otonom,” ujarnya.(TANJUNG)

 

 


***

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook