1.216 Anak Terjerat Kasus Hukum

nurul roudhoh   |   Hiburan  |   Sabtu, 26 Mei 2018 - 11:05:32 WIB   |  dibaca: 144 kali
1.216 Anak Terjerat Kasus Hukum

SERANG - Badan Pemasyarakatan (Bapas) Serang mencatat ada 1.216 anak di bawah umur di Provinsi Banten yang terlibat kasus hukum atau bermasalah dengan hukum. Jumlah itu diketahui berdasarkan data tahun 2017 hingga Mei 2018 ini. Jumlah itu dinilai cukup tinggi dibandingkan beberapa daerah lain di Indonesia.


Kepala Bapas Serang Taufik Prabowo mengatakan, sebagian besar anak yang terlibat kasus hukum terkait pengeroyokan dan pencurian. Anak pelaku kriminal masih didominasi dari wilayah perkotaan. Jumlah tertinggi ada di Tangerang Selatan.


"Ini terlalu tinggi. Saya pernah bertugas di Sintang, Kalimantan, jika dibandingkan dengan di sana (Sintang), Banten masih cukup tinggi," kata Taufik usai pembagian 265 takjil dari kolektif 41 pegawai Bapas Serang, kepada pengguna jalan di Jalan Fatah Hasan, Cipare, Kecamatan Serang, Jumat (25/5).


Menurut Taufik, dalam persoalan itu setiap anak yang berhadapan dengan kasus hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan fisik, mental, spiritual, maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak, dan undang-undang perlindungan anak."Tugas bapas yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan," ujarnya.


Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengedepankan upaya diversi bagi perkara yang memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu ancaman di bawah 7 tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana. "Jika masih di bawah 7 tahun diusahakan diversi, sesuai dengan amanat undang-undang," ungkapnya.


Taufik menegaskan, bapas memiliki peran penting dalam membantu menangani perkara hukum yang berhubungan dengan anak. Selama ini untuk semua proses hukum anak di bawah umur, harus tercatat di Bapas Serang. "Bapas di Banten hanya ada di Serang. Jadi jika ada perkara anak wajib lapor ke Bapas," tegasnya.


Untuk diketahui, bapas memberikan empat rekomendasi setiap anak berhadapan hukum yang menerima diversi. Empat rekomendasi tersebut yakni mendapatkan putusan bebas bersyarat (PBB), dikembalikan kepada orangtua, dimasukkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan dimasukkan ke lembaga diklat atau pendidikan dan pelatihan.


Sementara itu, Plt Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA RI Lies Rosdianty mengatakan bahwa se-Indonesia, ada 3.623 anak yang bermasalah dengan hukum. Jumlah tersebut terbagi dalam tahanan anak sebanyak 974 jiwa, yang terdiri laki-laki sebanyak 943 jiwa dan perempuan sebanyak 31 jiwa. Sedangkan napi anak sebanyak 2.713 jiwa dengan perincian, laki-laki sebanyak 2.649 jiwa dan perempuan sebanyak 64 jiwa.“Tingginya anak yang berhadapan dengan hukum, tidak diimbangi dengan keberadaan rumah tahanan anak,” kata Lis.


Ia menjelaskan, selama menjalani masa hukuman di tahanan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini harus mendapatkan hak pendidikan dan bimbingan sebagai sarana rehabilitasi bagi anak. Sehingga ketika mereka kembali ketengah masyarakat, tidak kembali melakukan perbuatan yang melawan hukum. “Kami berharap semua provinsi memiliki tahanan untuk anak. Bisa dibayangkan jika tahanan anak dicampur dengan orang dewasa bisa mengganggu tumbuh kembang si anak,” ungkapnya.


Dalam kesempatan itu, Lis juga minta kepada media massa untuk tidak mengekspos wajah atau identitas anak yang berhadapan dengan hukum secara detil, karena bisa mengganggu masa depan si anak. “Anak yang berhadapan dengan hukum masih memiliki masa depan yang panjang, jangan sampai wajah mereka terekspos,” pintanya. (darjat/satibi)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook