Pemprov Bingung Dana THR ASN

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Sabtu, 02 Juni 2018 - 12:06:10 WIB   |  dibaca: 1446 kali
Pemprov Bingung Dana THR ASN

SERANG – Pemprov Banten kebingungan mencari kekurangan dana untuk dana tunjangan gaji ke-13 dan 14 ASN di lingkungannya yang diperkirakan mencapai Rp 111 miliar. Hal itu terjadi karena kebijakan soal gaji tersebut yang harus ditambah dengan tunjangan tak dianggarkan dalam APBD 2018.


Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, alokasi gaji ke-13 dan 14 ASN yang hanya berupa gaji pokok sudah dianggarkan melalui dana alokasi umum (DAU). Akan tetapi, dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pemberian gaji ke-13 dan 14 harus ditambah dengan tunjangan.


“Jadi (gaji ke-13 dan 14) ASN sudah ada dananya dari DAU. Selain THR (gaji ke-14-red) ada gaji ke-13 ditambah pula tunjangan yang dibayarkan. Itu yang belum ada danannya karena itu kan (perkiraan dana untuk tunjangan gaji-13 dan 14 mencapai) Rp111 miliar dan memang tidak dianggarkan,” ujarnya kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (31/5).


Mantan Camat Tigaraksa, Kabupaten Tangerang itu mengaku, terkait hal tersebut pemprov kini sedang melakukan pembahasan. Sebab menurutnya, saat ini kemampuan keuangan daerah belum mampu untuk menutupinya.


“Dilihat (dari kemampuan keuangan daerah) tidak cukup. Kita konsultasi ke Mendagri apakah itu harus dilakukan, karena surat edaran itu imbauan, imbauan sesuai kemampuan,” katanya.
Senada di ungkapkan Sekda Banten, Ranta Soeharta. Dikatakannya, saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan telaahan.

“Yang TPP (tunjangan penambahan penghasilan)-nya belum dihitung riilnya berapa. Kemarin itu hitung-hitungan Rp118 miliar, masih terus dihitung. Persoalannya, keuangannya seperti apa, harus dilihat dulu, keuangan daerah memungkinkan tidak. Ini kira-kira stabil enggak keuangan daerah,” ungkapnya.


Ranta memaparkan, jika merujuk dari surat edaran Mendagri, salah satu jalan keluar untuk mencari dana tersebut adalah dengan menarik dana tak terduga (DTT). Namun pemprov masih meragukannya, karena dana tersebut sebagian besar diperuntukan bagi bantuan kebencanaan. “Di situ ada edaran dari mendagri, ada dari DTT. Kalau kita pakai besok ada gempa bagaimana,” tutur mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten ini.


Masih merujuk dari surat edaran Mendagri, kata dia, salah satu cara lain yang bisa dilakukan adalah menggeser anggaran kegiatan. Akan tetapi sekali lagi, itu memerlukan telaahan yang sangat matang. “Mengganggu tidak kalau sekarang kegiatan tertentu diganggu. Kita lihat ada pergeseran, misalnya untuk (pembangunan) jembatan kita tarik untuk THR, menganggu enggak? mana yang lebih maslahat,” ujarnya.


Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S mengatakan, walau ada pergeseran anggaran untuk menutupi keperluan gaji ke-13 dan 14 namun hal itu juga tergolong rumit.  “Harus mengubah pergub (peraturan gubernur) tentang penjabaran, dibuat, formulasikan RKA (rencana kerja anggaran), dituangkan di DPA (dokumen pelaksanaan anggaran). Memang tidak sesimpel kalau menarik (anggaran) itu,” paparnya.


Oleh karena itu, pihaknya kini sedang fokus menyelesaikan telahaan yang kemudian diserahkan ke gubernur. Hasil telahaan nantinya akan berisi beberapa opsional yang memungkinkan untuk diambil menjadi sebuah kebijakan.


“Kita sedang buat telaahan, bisa berapa opsional, yang menentukan pimpinan. Kita sedang hitung-hitung. Rp111 miliar itu tunjangan itu diluar gaji pokok, yang belum teranggarkan tunjangannya. Per bulan untuk tunjangan itu Rp 55 miliar, gaji ke-13 dan 14 kan hitungannya dua bulan,” pungkasnya.


Terpisah, Pemkab Serang juga sampai saat ini belum menemukan formulasi untuk membayarkan THR pegawai. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang Mansur Barmawi mengatakan, paling banter kemungkinan yang dilakukan adalah menggeser anggaran gaji PNS selama dua bulan untuk THR. "Kalau kata Pak Fairu (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang Fairu Zabadi -red), jadi nanti untuk anggaran gaji yang dipakai itu akan dianggarkan di APBD perubahan," kata Mansur.


Mansur mengaku sebelumnya juga bingung dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pemberian THR pegawai yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan kinerja. "Di pembahasan anggaran kemarin, kita enggak dianggarkan," kata Mansur. (dewa/fikri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook