THR Janji Diberikan, Tunda Ditahan

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 05 Juni 2018 - 14:58:37 WIB   |  dibaca: 221 kali
THR Janji Diberikan, Tunda Ditahan

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berjanji pekan ini akan segera mencairkan dana tunjangan hari raya (THR) bagi ASN di lingkungan Pemprov Banten. Namun, pemprov tidak akan memberikan tunjangan daerah (tunda) ASN.


Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ranta Soeharta mengatakan, Pemprov Banten sudah menyiapkan gaji ke 13 dan 14 bagi para pegawai PNS di lingkungan Pemprov Banten. “Bahkan, pekan ini gaji ke-13, dan 14 yang disebut dengan THR akan segera ditransfer ke rekening seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Banten,” kata sekda, Senin (4/5).


Menurut sekda, anggaran tersebut berasal dari APBD Provinsi Banten dan tidak mengganggu anggaran yang sudah disediakan untuk program pembangunan di Provinsi Banten.
Namun begitu, kata sekda, Pemprov Banten tidak memberikan tunjangan daerah (tunda) kepada para ASN.“Hal yang tidak diberikan adalah tunjangan daerah yang menjadi tambahan kinerja bagi para PNS di Pemprov Banten,” ungkapnya.


Senada disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Provinsi Banten, Mahdani.Ia mengatakan, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa pemberian THR disesuaikan dengan kesanggupan kas daerah.“Jadi, Pemprov Banten sanggup membayar THR bagi para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Banten, sedangkan untuk tunjangan daerah tidak mungkin untuk dikeluarkan,” katanya.


Meski belum mengetahui dari mana dana yang akan dipakai, namun pemprov akan tetap mengupayakannya.“Besok (hari ini-red) TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) akan rapat lagi,” ujarnya.Disinggung apakah ada kemungkinan untuk menarik anggaran kegiatan untuk menutupinya, dia membantahnya. “Enggak-enggak, kalau begitu menganggu target pembangunan. Mungkin bisa dari pos lain, kan suka ada kelebihan alokasi anggaran karena efisiensi,” pungkasnya.

THR PNS Tdak Bebani Keuangan Daerah

Pemerintah memastikan kenaikan pemberian THR dan gaji ke 13 tidak akan membebani keuangan daerah. Pasalnya, hal itu sudah dipersiapkan jauh hari sejak perumusan APBN 2018 dan APBD 2018 pertengahan tahun lalu. “THR dan gaji ke 13 itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ditetapkan oleh kami,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (4/6).

Mengenai penganggarannya, lanjut Sri, pemerintah sudah menyiapkan sejak nota keuangan disampaikan tahun lalu di dalam penyusunan UU APBN 2018 bersama DPR. Di situ, alokasi anggaran THR dan gaji ke 13 untuk PNS daerah dihitung dan dipertimbangkan dalam pemberian dana alokasi umum (DAU).

Sri memastikan, dalam dana yang ditransfer pemerintah ke daerah, komponen tunjangan pada THR juga sudah dimasukkan dalam hitung-hitungan besaran DAU. “Sudah (termasuk tunjangan), karena kan masa kita kaya gitu ujug-ujug,” kata mantan direktur pelaksana Bank dunia itu.

Hanya saja, diakuinya, Pemerintah sengaja baru mengumumkan kenaikan besaran THR di bulan Mei.  Tujuannya untuk menghindari dampak inflasi. “Karena memang kami menghindari efek inflasi karena terlalu awal diumumkan,” terangnya. Untuk itu, kalau ada daerah yang merasa kekurangan, dia perlu melihat di mana persoalannya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), Syarifuddin menambahkan, sejak penyusunan APBD 2018, pihaknya sudah membina pemda. Dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018, pihaknya sudah meminta daerah untuk menyediakan pos anggaran THR dan gaji ke 13 PNS.
 “Daerah sudah mengalokasikan untuk itu,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Kalaupun dalam penyusunannya, daerah hanya mengalokasikan angka THR sebesar gaji pokok, dia menilai bukan menjadi halangan. Pasalnya, daerah bisa mengambil dana dari pos anggaran lainnya tanpa menunggu perubahan APBD lebih dahulu. Hal itu, sebagaimana diatur dalam UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.“Bisa melalui skema Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Mendahului Perubahan Anggaran,” imbuhnya. Dengan demikian, kepala daerah tidak perlu takut melanggar hukum.

Hingga saat ini, kata dia, belum ada laporan terkait kendala yang dialami daerah menyangkut ketersediaan anggaran. “Belum ada surat atau keluhan yang masuk,” tuturnya. Pemberian THR bagi ASN menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Hal itu berdasarkan surat edaran Mendagri Tjahjo Kumolo bernomor 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018. Surat edaran itu memuat delapan poin. Poin pertama, bupati dan walikota pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD pada tahun anggaran 2018 diberikan THR dan gaji 13 yang dananya dibebankan pada APBD.


Kedua, pemberian THR dimaksud diupayakan untuk dibayarkan pada Minggu pertama bulan Juni 2018 sebesar penghasilan pada bulan Mei 2018 dan untuk pemberian gaji 13 diupayakan untuk dibayarkan pada minggu pertama bulan Juni 2018 sebesar penghasilan bulan Juni 2018.


Ketiga, penghasilan yang menjadi komponen perhitungan besas THR dan gaji 13 sebagaimana tersebut pada angka 2. Bagi bupati/walikotya wakil bupati/wakil walikota serta pimpinan dan anggota DPRD gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.


Keempat, penghasilan yuang menjadi komponen perhitungan besaran THR dan gaji 13 sebagaimana tersbeut pada angka 2 bagi PNSD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tambahan penghasilan PNSD/tunjangan kinerja.


Kelima, penghasilan sebagaimana tersebut pada angka 3 dan 4 tidak dikenakan potongan iuran dan potongan lain kecuali pajak penghasilan yang dibebakan pada APBN sesuai peraturan perundangan-undangan.


Keenam, bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran THR dan gaji 13 dalam ABBD tahun 2018, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran THR dan gaji 13 dimaksud dengan cara melakukan penggeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadawalan ulang kegiatan dan atau menggunakan kas yang tersedia.


Ketujuh, penyediaan anggaran THR dan gaji 13 atau penyesuaian nomenklatur anggaran sebagaimana tersebut pada angka 6 dilakukan dengan cara merubah penjabaran APBD tahun 2018 tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2018 yang selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 bulan setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD dimaksud.


Kedelapan, pengelolaan anggaran THR dan gaji 13 tersebut diatas dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai peratruan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.(satibi/dewa/jpnn)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook