DPK Banten Susun Naskah Akademik Raperda Perpustakaan

nurul roudhoh   |   Pendidikan  |   Rabu, 06 Juni 2018 - 14:39:00 WIB   |  dibaca: 396 kali
DPK Banten Susun Naskah Akademik Raperda Perpustakaan

FDG : Suasana Focus Group Discussion (FGD) membahas naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Perpustakaan, kemarin.

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten nampaknya serius dalam dunia literasi. Pasalnya, saat ini Pemprov Banten dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Banten sedang menyusun naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah (Raperda) Perpustakaan

.
Hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di lantai III Gedung DPK Banten, Selasa (5/6).Ajak Moeslim, Kepala DPK Provinsi Banten mengatakan, Raperda Perpustakaan ini menjadi penting sebagai payung hukum atas tugas pokok yang mendesak dan yang belum tercover dalam Undang-undang perpustakaan.


“Sekolah pada jenjang pendidikan SMA danSMK memiliki perpustakaan. Pasca peralihan wewenang SMA dan SMK ke Provinsi, pengelolaan perpustakaan sekolah juga menjadi tanggungjawab DPK Banten,” katanya.


Ajak Moeslim juga mengatakan, Perda Perpustakaan akan melengkapi sejumlah aturan yang belum diatur secara gamlang dalam Undang-undang Perpustakaan. “Dengan adanya Perda Perpustakaan, maka DPK Banten bisa turut memberikan masukan dan berkontriibusi kepada perpustakaan sekolah,” ujar Ajak.


“Tidak hanya itu, melalui Perda Perpustakaan ini, DPK Banten bisa meningkatkan sinergitas dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten untuk membangun perpustakaan sekolah,” sambung mantan Kepala Dindikbud Banten ini.


Ditempat yang sama, Abdul Majid, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan DPK Provinsi Banten menjelaskan, FGD ini membahas mengenai naskah akademik untuk membuat Raperda Perpustakaan.


“Perda itu muncul karena ada sebab. Sebabnya karena ada perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang kewenangan SLTA yang tadinya kewenangan kabupaten kota, sekarang menjadi kewenangan provinsi,” ujarnya.


Hasil dari FGD ini, lanjut Majid, akan menjadi naskah akademik yang selanjutkan diajukan ke DPRD Provinsi Banten untuk dibahas dan segera diterbitkan. “FGD ini dihadiri oleh tim penyusun naskah akademik, pustakawan utama dari perpustakaan nasional, tim pakar, asisten daerah (Asda) III dan unsur-unsur organisasi,” katanya.


Sementara itu, Tengku Syamsul Bahri, Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengatakan, saat ini pemerintah memiliki Undang-undang Perpustakaan, dan peraturan pemerintah.


“Dengan adanya dua payung hukum tersebut, diharapkan adanya aturan turunan dalam bentuk Perda, yang mengatur secara terperinci sesuai dengan kebutuhan daerah dan untuk mendukung undang-undang yang sudah ada. Sehingga, kewenangan-kewenangan akan lebih jelas diatur dengan perda. Jadi, perda ini penting sekali,” pungkasnya. (mg-basyar)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook