Pemkab Larang ASN Bawa Mudik Kendaraan Dinas

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Kamis, 07 Juni 2018 - 11:33:40 WIB   |  dibaca: 164 kali
Pemkab Larang ASN Bawa Mudik Kendaraan Dinas

TERPARKIR : Kendaraan dinas OPD terparkir di Gedung DPRD Pandeglang, kemarin. Pemkab akan mengeluarkan aturan mengenai larangan kendaraan dinas untuk mudik.

PANDEGLANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melarang ASN menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran Idul Fitri. Pemkab akan mengeluarkan aturan mengenai penggunaan kendaraan tersebut.


Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Fery Hasanudin menjelaskan, larangan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik itu sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah akan mengikuti aturan pemerintah pusat. "Kami menaati aturan dari pusat. Jika dilarang, maka kami juga akan melarang. Kami patuh pada edaran pusat saja. Jika tidak diperbolehkan, kami ikuti seperti tahun kemarin," kata Fery, Rabu (6/6).


Menurut Fery, sampai saat ini belum ada surat edaran dari pemerintah pusat soal larangan itu. Namun jika mengacu pada aturan Kemenpan RB, maka larangan itu wajib dijalankan. Untuk memperkuat soal larangan tersebut, dalam waktu dekat pemkab akan melayangkan surat edaran kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Sejauh ini belum ada edaran. Tapi dalam waktu dekat kita akan membuat imbauan," jelasnya.


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 87 Tahun 2015 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja.


Menurutnya, kendaraan dinas seharusnya hanya digunakan untuk operasional kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi. Hal itu seharusnya juga disadari oleh para ASN di lingkungan Pemkab Pandeglang, sehingga jika ada yang melanggar akan mendapatkan teguran. "Memang belum semua kepala OPD punya mobil pribadi. Tetapi sesuai aturan tidak boleh memakai mobil dinas buat mudik. Ya, kalau ada akan kita ingatkan," katanya.


Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menambahkan, sampai saat ini instansinya belum menerima surat edaran dari Kemenpan RB soal larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik. Fahmi mengaku akan segera mengeluarkan surat edaran untuk semua OPD. "Kami masih menunggu. Tetapi kami akan susun surat imbauan buat di tingkat kabupaten saja," tuturnya. (yanadi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook