Aset Rusak Berat Capai Rp 8,8 Miliar

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 07 Juni 2018 - 11:51:25 WIB   |  dibaca: 112 kali
Aset Rusak Berat Capai Rp 8,8 Miliar

TERBENGKALAI : Kondisi kendaraan dinas yang rusak berat yang terparkir di halaman Setda Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Cuurg, Kota Serang, Rabu (6/6).

SERANG- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten merilis nilai aset atau barang milik daerah (BMD) Pemprov Banten yang rusak mencapai Rp 8,8 miliar. Aset yang masuk nilai tersebut masuk kategori rusak berat akan akan dihapuskan melalui mekanisme lelang.

Kepala BPKAD Provinsi Banten Nandy Mulya S mengatakan, meski mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017, namun tetap ada catatan yang diberikan. Salah satu catatan itu adalah terkait dengan belum dilakukannya inventarisasi aset pada sekolah-sekolah secara memadai, khususnya KIB B (peralatan dan mesin). Sehingga harus dilakukan inventarisasi.


"Berdasarkan hasil inventarisasi ini tidak hanya jumlah barang dan nilai perolehannya didapat, tetapi juga kondisi barang dapat dikategorikan berdasarkan kondisi baik, rusak ringan atau rusak berat. Data sementara didapatkan bahwa kondisi rusak berat KIB B dari keseluruhan sekolah berjumlah Rp 8,8 miliar tepatnya, Rp 8.864.754.166,46," ujarnya, kemarin.


Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banten itu mengungkapkan, aset yang masuk kategori rusak berat harus segera dihapuskan dalam catatatan BMD melalui mekanisme pemindahtanganan. Ada dua cara yang bisa dilakukan dalam mekanisme itu, pertama melalui hibah dan kedua dengan cara penjualan atau lelang.
 

"Awal pekan ini kami sudah melakukan pembinaan terhadap para pengurus barang pembantu unit sekolah. Penghapusan yang dilaksanakan dengan cara penjualan dalam bentuk lelang. Hal ini merupakan upaya positif dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset yang tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum," katanya.


Menurut Nandy, untuk mewujudkan pengelolaan aset dengan asas di atas tidak bisa dilakukan dengan mudah. Pihaknya harus dapat memilih penggunaan sistem yang memadai. Sebab, penjualan BMD wajib dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk hal tersebut, Pemprov Banten selama tiga tahun terakhir ini selalu bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang. Dalam pelaksanaan lelang, pemprov selalu menerapkan aplikasi e-auction atau lelang secara dalam jaringan (daring).
 

"Saya percaya bahwa sistem lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Serang merupakan yang terbaik di Indonesia. Hal ini sudah terbukti bahwa e-auction yang dikembangkan oleh kementerian keuangan memperoleh penghargaan SINOVIK (kompetensi inovasi pelayanan publik) dari kemenpan-RB," ungkapnya.


Kepala Seksi Penghapusan dan Penataan Aset pada BPKAD Banten Rahmat Pujiasmiki menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas tata kelola BMD, pemprov sedang berupaya memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.

“Di antaranya pembinaan kepada para pengurus barang pembantu unit sekolah. Memberikan pemahaman yang memadai terkait dengan pengelolaan barang rusak berat, agar dapat dilakukan proses penghapusan BMD dengan cara penjualan melalui lelang,” tuturnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook