Iman Divonis 6 Tahun

nurul roudhoh   |   Hukum  |   Kamis, 07 Juni 2018 - 13:59:35 WIB   |  dibaca: 395 kali
Iman Divonis 6 Tahun

MASIH PIKIR-PIKIR : Walikota Cilegon nonaktif Tb Iman Ariyadi mendengarkan vonis yang dibacakan Majelis Hakim PN Serang, Rabu (6/6).

SERANG -Walikota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Ariyadi, divonis enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan, dalam kasus korupsi suap Amdal Transmart Cilegon. Namun majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Serang yang dipimpin Epiyanto, tak mengabulkan tuntutan pencabutan hak politik Iman selama 5 tahun.

"Menjatuhi hukuman enam tahun penjara dikurangi selama masa dalam tahanan dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan terhadap Iman Ariyadi," kata Epiyanto di Pengadilan Tipikor PN Serang, Rabu (6/6).

Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Hamisena menuntut agar hak politik Iman dicabut selama 5 tahun dan kurungan penjara sembilan tahun.

"Pertimbangannya yaitu sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Saat ini masyarakat dapat menilai secara cerdas mana yang pantas dipilih," ujar Epiyanto.

Hal yang memberatkan putusan yakni perbuatan Iman tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya. Hal yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan terdakwa selama persidangan bersikap sopan.

Selanjutnya majelis hakim membacakan amar putusan terhadap dua terdakwa lainnya yakni Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Cilegon nonaktif Ahmad Dita Prawira dan politisi Partai Golkar Cilegon Hendri.

Dita divonis dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp 225 juta subsider dua bulan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yaitu kurungan delapan tahun penjara.

Sedangkan Hendri divonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan.  Atau lebih rendah dari tuntutan JPU dengan ancaman penjara selama 6 tahun. Vonis tersebut didasarkan atas pertimbangan peran Hendri yang dianggap kecil dalam tindak pidana penyuapan tersebut.

Ketiganya dinilai melanggar Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 juncto Pasal 55 juncto Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, Walikota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Ariyadi mengaku masih pikir-pikir untuk melakukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Meski diakuinya, vonis tersebut cukup berat dan tidak ada pertimbangan apapun meski menjalani persidangan.

"Tadi pencabutan hak politik ditolak hakim dan diputuskan 6 tahun. Sebetulnya, saya mendengar secara seksama. Menurut saya banyak kesimpulan-kesimpulan yang menurut saya tidak sesuai dengan fakta persidangan. Salah satu contohnya, saudara Hendri tidak mengakui jika bukan perintah saya. Termasuk Iing (Kepala Dinas Lingkungan Hidup) dan Pak Dita juga tidak mengakui," katanya.

Disinggung akan melakukan banding, Iman menegaskan kembali jika dirinya masih mempertimbangkannya. "Tergantung hati saya, kalau saya masih percaya dengan lembaga hukum di republik ini atau tidak. Jika saya percaya maka saya akan lanjutkan. Jika tidak maka saya akan memahami dari sudut pandang lain," katanya. (darjat)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook