Iman Ariyadi Pilih Banding

nurul roudhoh   |   Hukum  |   Jumat, 22 Juni 2018 - 15:02:33 WIB   |  dibaca: 1047 kali
Iman Ariyadi Pilih Banding

SERANG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengajukan banding atas vonis 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang untuk Walikota Cilegon nonaktif Tb Iman Ariyadi dalam kasus korupsi suap Amdal Transmart Cilegon.
Dan belakangan, Iman juga ternyata diketahui mengajukan banding.

Panitera Muda (Panmud) Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Serang Nur Fuad membenarkan jika JPU KPK telah mengajukan banding terhadap vonis Iman Ariyadi. Sedangkan untuk dua terdakwa lainnya Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Cilegon nonaktif Ahmad Dita Prawira dan politisi Partai Golkar Cilegon Hendri, JPU tak mengajukan banding.

"Hari ini (kemarin-red) berkas permintaan banding JPU atas putusan PN Serang terhadap terdakwa Iman sudah masuk, yang lain nggak (Dita dan Hendri)," katanya kepada Banten Raya, kemarin.

Menurut Nur Fuad, hingga saat ini pihaknya hanya menerima pengajuan banding dari JPU KPK, sedangkan dari terdakwa Iman Ariyadi belum ada yang mengajukan."Belum ada, hanya JPU yang baru masuk," ujarnya.

Sementara itu, leader kuasa hukum Tb Iman Ariyadi, Andi Irwanda mengatakan jika Iman Ariyadi telah menyatakan sikap akan melakukan banding atas vonis tersebut. Adapun alasan banding, pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan."Banding juga kang. Hari ini (kemarin -red), kita masih penyataan aja, kalau memori belum," katanya singkat.

Diketahui sebelumnya, Walikota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Ariyadi divonis enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan dalam kasus korupsi suap Amdal Transmart Cilegon. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Serang yang dipimpin Epiyanto, tak mengabulkan tuntutan pencabutan hak politik Iman selama 5 tahun.

"Menjatuhi hukuman enam tahun penjara dikurangi selama masa dalam tahanan dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan terhadap Iman Ariyadi," kata Epiyanto di Pengadilan Tipikor PN Serang, Rabu (6/6).

Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Hamisena menuntut agar hak politik Iman dicabut selama 5 tahun dan kurungan penjara sembilan tahun.

"Pertimbangannya yaitu sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Saat ini masyarakat dapat menilai secara cerdas mana yang pantas dipilih," ujar Epiyanto.

Iman dinilai melanggar Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 juncto Pasal 55 juncto Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (darjat)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook