Akun Kampanye Paslon Wajib Ditutup

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Senin, 25 Juni 2018 - 13:52:02 WIB   |  dibaca: 236 kali
Akun Kampanye Paslon Wajib Ditutup

TERTIBKAN APK : Petugas gabungan menertibkan APK di wilayah Kota Serang pada Minggu (24/6). Selain APK, akun kampanye pasangan calon pun wajib ditutup.

SERANG- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mewajibkan kepada seluruh pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2018 di Banten untuk menutup seluruh akun media sosial kampanyenya. Sebab sejak kemarin, Minggu (24/6) hingga Selasa (26/6) merupakan masa tenang yang harus steril dari kegiatan kampanye.


Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, penertiban dilakukan bersama petugas gabungan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), kepolisian dan Satpol PP kabupaten/kota yang menggelar pilkada. Pernertiban sendiri dilakukan sejak Sabtu (23/6) malam.


"Kami hanya ingin memastikan bahwa masa tenang ini benar-benar steril dari aktivitas kampanye dan APK (alat perga kampanye). Untuk itu, seluruh Tim Pengawasan dari tingkat kabupaten/kota hingga ke bawah bersama-sama memantau dan menertibkan semua tempat untuk menjaga kondusivitas dan ketenangan masyarakat," ujarnya, Minggu (24/6).


Menurut mantan komisioner KPU Banten itu, selain APK penertiban juga dilakukan kepada seluruh akun media sosial yang digunakan untuk berkampanye. Sebab, kampanye di media sosial sekali pun akan ada konsekuensi dan sanksi tegas yang tertuang dalam peraturan jika dilanggar.


"Selain itu Bawaslu juga mengimbau kepada seluruh peserta pilkada agar sudah mulai menutup akun-akun media sosial kampanyenya sejak berakhirnya masa kampanye," tegas Didih.
Jika ketentuan itu dilanggar, paslon bisa dikenakan pasal kampanye di luar jadwal. Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan, itu masuk kategori pidana sesuai pasal 74.


"Itu kalau kampanyenya tidak menghasut atau melakukan pelanggaran kampanye lain seperti mempersoalkan dasar negara dan lain-lain sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hanya saja, sanksi ini dikenakan pada akun-akun resmi yang didaftarkan ke KPU.

Di luar akun resmi hanya bisa dikenakan pelanggaran peraturan lain sesuai kontennya seperti undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE (informasi transaksi elektronik). Untuk hari pertama masa tenang ini kami belum menerima laporan terkait pelanggaran tersebut," paparnya.


Selain hal tersebut, kata dia, terdapat sejumlah poin yang ingin dipastikan oleh Bawaslu. Pertama, mengawasi praktik politik uang untuk memengaruhi pemilih. Kedua, mengawasi ujaran kebencian antar pendukung sehingga bisa memicu konflik horizontal.


"Untuk memastikan hal-hal tersebut, Bawaslu melakukan patroli pengawasan dengan melibatkan semua elemen personel pengawas sampai tingkat TPS (tempat pemungutan suara). Bawaslu juga meningkatkan pengawasan di sekitar TPS yang dianggap rawan," terangnya.


Lebih lanjut diungkapkan Didih, adapun daerah rawan di pilkada sendiri pihaknya masih berpatokan pada indeks kerawanan pemilu (IKP) dengan menempatkan Kota Serang dan Kabupaten Lebak di posisi pertama dan kedua. “Untuk daerah lain, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang relatif aman,” ungkapnya.


Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin mengatakan, pihaknya selalu menyosialisasikan seluruh aturan dalam pelaksanaan pemilu baik kepada paslon, penyelenggara pemilu di tingkat bawah hingga masyarakat.


“Kami harap seluruh pihak bisa menjalankan aturan main yang sudah ditetapkan. Kepada masyarakat pemegang hak pilih juga diharapkan menyalurkan hak pilihnya di hari pencoblosan pada 27 Juni,” tuturnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook