Waspada Hoax di Masa Tenang

nurul roudhoh   |   Politik  |   Senin, 25 Juni 2018 - 14:35:18 WIB   |  dibaca: 552 kali
Waspada Hoax di Masa Tenang

KAWAL KETAT : (Dari kiri) Makmum Murod, Rudi Hartono, Faridi, dan Sabroni saat konferensi pers mengenai TPS rawan di kantor Panwaslu Kota Serang, Cinanggung, Minggu (24/6).

SERANG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Serang bersama Satpol PP Kota Serang menertibkan seluruh alat peraga kampanye (APK) pasangan calon (paslon), Minggu (24/6). Penertiban dilakukan karena saat ini sudah memasuki masa tenang.


Anggota Panwaslu Kota Serang Faridi mengatakan bahwa penertiban APK di Kota Serang dilakukan sejak 24 sampai 26 Juni 2018. Pada masa ini diharapkan masyarakat secara tenang menimbang pilihan mereka dan tidak terganggu dengan adanya APK yang masih terpasang di tempat-tempat publik.

Karena itu pada masa tenang ini pemasangan APK sudah terlarang. Penetiban dilakukan di seluruh wilayah Kota Serang.“Panwaslu Kota Serang di jalur utama dari Pakupatan sampai Taman Baru dan jalan-jalan utama di Kota Serang,” kata Faridi.


Faridi mengungkapkan bahwa selain Panwaslu Kota Serang yang juga turun ke lapangan membersihkan APK adalah panwaslu di tingkat kecamatan. Mereka semua bergerak sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.“Mereka juga membawa peralatan guna membersihkan tembok-tembok dari poster yang ditempel,” katanya.


Faridi mengatakan bahwa saat masa tenang seluruh aktivitas kampanye dengan berbagai metode juga sudah terlarang dilakukan. Kampanya tatap muka, kampanye terbatas, termasuk kampanye di media sosial terlarang dilakukan. Karena itu akun-akun media sosial yang pernah didaftarkan paslon ke KPU Kota Serang disarankan segera ditutup.
“Kampanye di media sosial sekalipun sudah tidak boleh selama masa tenang ini," ujarnya.


Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono berharap selama masa tenang tidak ada warga yang melakukan upaya yang bisa menimbulkan keresahan seperti mempolitisasi isu agama, SARA, dan semacamnya. Juga tidak menyebarkan informasi bohon (hoax) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena pelanggaran-pelanggaran semacam ini dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE. “Kalau masyarakat menerima adanya berita heboh jangan buru-buru disebar karena siapa tahun hoax,” kata Rudi.


Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan bahwa penertiban APK dilakukan oleh seluruh panwaslu di empat daerah yang menggelar pilkada serentak tahun 2018. Seluruh tim pengawasan dari tingkat kabupaten/ kota hingga ke bawah bersama-sama menertibkan semua tempat dari APK untuk menjaga kondusifitas dan ketenangan warga.“Kampanye saat masa tenang terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” katanya. (tohir)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook