1.198 TPS Rawan Pelanggaran

nurul roudhoh   |   Politik  |   Senin, 25 Juni 2018 - 14:38:10 WIB   |  dibaca: 477 kali
1.198 TPS Rawan Pelanggaran

MELELAHKAN : Petugas Panwaslu Kecamatan Serang melepaskan poster pasangan calon walikota dan wakil walikota yang tertempel di sekitar kawasan perumahan Banten Indah Permai pada masa tenang, Minggu (24/6).

SERANG - Sebanyak 1.198 tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Serang, dan Kabupaten Lebak, rawan pelanggaran pemilu terutama money politics. Sebanyak 246 TPS rawan di Kota Serang, sisanya 952 TPS di Kabupaten Lebak.


Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono mengatakan bahwa terdapat 246 tempat pemungutan suara yang masuk dalam kategori rawan pelanggaran di Pilkada Kota Serang. Ini adalah maping yang dilakukan Panwaslu Kota Serang guna mengatasi kerawanan pelanggaran di pilkada."Kami akan melakukan pengawasan lebih fokus pada TPS-TPS ini dengan tidak mengabaikan TPS lainnya," kata Rudi saat konferensi pers di kantor Panwaslu Kota Serang, Minggu (24/6).


Rudi mengatakan bahwa TPS-TPS yang rawan di antaranya adalah TPS yang masuk ke dalam TPS khusus, TPS dekat rumah paslon dan tim sukses, dan TPS yang dulu pernah terjadi money politics. Jumlah TPS rawan ini mengalami penurunan dibandingkan saat Pilgub Banten di mana terdapat 473 TPS yang rawan. Untuk mengawasinya Panwaslu telah membentuk 67 pengawas TPS yang akan memantau semua TPS di Kota Serang.


"Kami telah membentuk Tim Patroli Pengawasan money politics dan kegiatan lain yang dilarang selama masa tenang," katanya seraya menambahkan kampanye yang dilarang adalah semua bentuk kampanye seperti terbatas, tatap muka, dan lainnya sudah tidak boleh.


Rudi mengungkapkan bahwa kerawanan yang dimaksud bukan bentrok fisik antar pendukung karena berdasarkan pengalaman saat Pilgub Banten tahun 2017 lalu tidak ditemukan adanya bentrok fisik.

Kerawanan yang dimaksud adalah adanya indikasi ada broker, TPS dekat tempat paslon atau posko pemenangan paslon. Karena pada TPS ini biasanya paslon tidak mau kalah di TPS sendiri. Kerawanan lain adalah TPS yang penyelenggaranya pernah tidak netral."Juga TPS yang ada disabilitasnya," katanya.


Rudi menyatakan bahwa terdapat 6 Tim Patroli Pengawasan, masing-masing kecamatan ada 2 tim pengawas. Selain itu pengawas kelurahan (PPL) dan pengawas TPS juga diminta memantau dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran."Tiga hari terakhir ini kita akan turun ke lapangan," ujarnya.


Faridi, komisioner Panwaslu Kota Serang, mengatakan bahwa Panwaslu Kota Serang telah membentuk Tim Patroli Pengawasan dan Tim Saber OTT Money Politics. Panwaslu juga sudah siap bila ada pelanggaran pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomo 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam UU tersebut disebutkan pemberi money politics akan disanksi penjara 3 tahun dan paling lama 6 tahun dan atau denda Rp250 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Ia meminta agar paslon dan tim kampanye menghindari politik uang."Money politics racun demokrasi," kata Faridi.


Sanksi money politics tidak hanya akan menjerat pemberi melainkan juga penerima. Karena itu ia memohon masyarakat menolak money politics dan melaporkannya kepada Panwaslu Kota Serang.


Mamun Murod, komisioner Panwaslu Kota Serang lain, mengatakan bahwa dengan keterbatasan personel yang ada di Panwaslu pihaknya akan memaksimalkan kinerja dalam pengawasan. Saat ini jumlah Komisioner 3 orang, staf 20 orang, Panwascam 3 orang per kecamatan, PPL 67 di 67 kelurahan, dan pengawas TPS 966 orang di 966 TPS.


Sementara itu, Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Panwaslu Lebak Odong Hudori mengatakan bahwa jumlah 952 TPS rawan di Lebak mencakup 50,18 persen TPS dari total 1.897 TPS."Pilkada Lebak diikuti satu pasangan calon. Walaupun begitu bukan berarti aman tetap harus diwaspadai dan sebagai antisipasi kita sudah petakan sebanyak 952 TPS masuk daftar rawan," kata Odong, di Kantor Panwaslu Lebak.


Odong mengungkapkan, pemetaan TPS rawan berdasarkan hasil penilaian dari 15 indikator. Di antaranya terkait kewilayahan dan adanya warga yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT). Soal adanya warga tak menuhi syarat, pihaknya telah mengantongi data by name by adress. "Kita lakukan patroli dan pengawasan ekstra. Khususnya pada TPS dianggap rawan," katanya. (tohir/purnama)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook