Komisi V: Simulasi PPDB Bohong

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 26 Juni 2018 - 15:33:37 WIB   |  dibaca: 408 kali
Komisi V: Simulasi PPDB Bohong

KUMPULKAN INFORMASI : Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan (kanan) berserta anggota Komisi V yang lain meninjau proses PPBD di SMKN 1 Kota Serang, Senin (25/6).

SERANG – Penerimaan peserta didik baru tingkat SMA/ SMA di Provinsi Banten tahun 2018 secara daring (online) dinilai gagal. Dropnya sistem PPDB daring menjadi hal yang paling fatal dalam proses ini.


Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan ada empat masalah yang ditemukan dalam proses PPDB yang pada hari pertama sudah menghebohkan Banten itu. Pertama, dari sisi sosialisasi. Dalam PPDB tahun ini sosialisasi dinilai kurang maksimal. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya videografis PPDB, tidak adanya juklak juknis untuk sekolah, dan tidak adanya pergub.


“Pada tahap persiapan ini masih belum ideal. Kesalahan tahun lalu berulang di tahun ini,” katanya usai kunjungan ke sekolah-sekolah guna mengetahui masalah yang terjadi di sekolah selama proses PPDB, Senin (25/6).


Kedua, tidak adanya simulasi. Berdasarkan keterangan dari sekolah-sekolah simulasi tidak dilakukan. Padahal, seharusnya ada. Meski pihak ketiga saat sosialisasi mengatakan telah menguji sistem PPDB ini oleh 2 juta orang dan mereka mengakses dengan mudah serta tidak ada masalah ia tidak percaya dengan pernyataan itu.“Saya pikir itu bohong. Komisi V akan memanggil pihak ketiga yang kami anggap tidak kredibel,” katanya.


Ketiga, problem terbesar dalam PPDB daring ini adalah sistem yang tidak efisien. Pengulangan form yang harus diisi siswa saat mendaftar membuat waktu yang dibutuhkan siswa lebih lama saat mengakses website. Hal inilah yang membuat server berat. Seharusnya form dibuat secara sederhana sehingga waktu mengakses siswa lebih singkat.


Keempat, tidak adanya help desk di masing-masing kantor cabang dinas. Hal ini yang menyebabkan komunikasi terhambat saat terjadi masalah karena tidak ada yang bisa dihubungi saat terjadi masalah pada proses PPDB. Ia juga mempertanyakan mengapa sekolah tidak diberikan akses guna mengatasi masalah bila ada siswa yang gagal saat mengakses laman PPDB.“Intinya ini gagal. Gagal untuk mengembangkan sitem yang partisipatif,” ujarnya.


Fitron juga mempertanyakan mengapa tidak ada review pada sistem PPDB ini. Padahal, berkaca pada proses PPDB tahun sebelumnya ditemukan banyak masalah di tingkat bawah. Seharusnya temuan-temuan itu menjadi masukan bagi perbaikan sistem PPDB sehingga tidak lagi ditemukan masalah yang sama.“Masalah di bawah itu yang harusnya dijadikan sebagai masukan,” katanya.


Ikhsan Sidik, anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, mengatakan bahwa kacaunya PPDB tahun ini merugikan siswa yang memiliki nilai tinggi sehingga menyebabkan mereka tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Karena itu pihaknya akan mengevaluasi sistem ini.


Terkait aspirasi dari sekolah yang meminta server diserahkan kepada sekolah atau sistem penerimaan dibuat seperti penerimaan mahasiswa sehingga sekolah hanya tinggal menerima siswa, Ikhsan mengatakan bila sistem yang ada saat ini tidak bisa diperbaiki maka kedua opsi itu bisa menjadi pilihan.”Tapi akan kita bahas dulu,” ujarnya.


Lilis Latifah, Ketua PPDB SMKN 1 Kota Serang, mengatakan ia sangat berterima kasih dengan kedatangan Komisi V DPRD Provinsi Banten sehingga para anggota dewan akan tahu kondisi sekolah selama PPDB serta bagaimana para guru harus menghadapi para orang tua yang emosi karena mereka tidak bisa daftar melalui internet.

Ia mengungkapkan bahwa SMKN 1 Kota Serang sebenarnya sudah sejak 3 tahun lalu menerapkan pendaftaran melalui daring sehingga sudah biasa.“Sewaktu dikelola sendiri lancar aja dan tidak ada kendala,” katanya.


Sementara itu, perjuangan keras harus dilalui siswa-siswi di Kota Cilegon yang akan mendaftar SMA/SMK. Salah satu calon peserta didik baru, Diva Salsabila mengatakan, untuk mengakses portal PPDB, Ia harus begadang dua malam. Pasalnya, login ke sistem PPDB online tersebut tidak mudah. “Sering gagal ketika mau masuk ke PPDB online,” kata Diva.


Dikatakan Diva, setelah bisa mengakses PPDB online, untuk mengunggah data seperti foto harus dilakukan berulang-ulang. Ia baru bisa menyelesaikan registrasi online saat malam hari. “Saya sampai begadang dua malam, jam 02.00 WIB pagi (Sabtu 23/6) baru bisa melakukan registrasi,” tutur siswi yang lulus dari salah satu SMP negeri di Cilegon ini.


Salah satu orang tuasiswa, Fathur mengungkapkan hal yang sama. Kesulitan untuk mengakses website PPDB online juga dirasakannya. Ia berharap, PPDB online dievaluasi dan ditunda jika memang kondisi server belum siap. “Kalau seperti ini mau mengakses saja susah, harusnya jangan buru-buru pakai online. Kami mendukung online, tapi harus benar-benar disiapkan secara matang segala infrastrukturnya,” harapnya.


Ia berharap, dengan adanya sistem PPDB Online, diharap tidak ada siswa-siswi titipan. “Tapi saya tidak yakin kalau tidak ada siswa-siswi titipan,” tuturnya.Komisi V DPRD Banten juga menyambangi kantor Dindikbud Banten. “Saya melalui Komisi V dan Ketua DPRD Banten akan mengusulkan kepada Pak Gubernur, untuk mengambil kebijakan memperpanjang batas waktu pendaftaran PPDB Online.

Sehingga, ada kesempatan bagi calon siswa untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri pilihan kedua, setelahnya dinyatakan tidak lulus pada pilihan pertama,” kata anggota Komisi V Tuti Elfita.


Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku, alasan tersebut berdasarkan laporan sejumlah orangtua calon siswa yang masuk ke Komisi V DPRD Banten. Pada hari pertama, kata Tuti sapaan akrabnya, PPDB online mengalami gangguan. Sedangkan saat ini calon orangtua siswa mengalami kesulitan untuk melihat passing grade di situs PPDB online. (tohir/gillang/satibi)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook