Pemungutan Suara di 2 TPS Diulang

nurul roudhoh   |   Politik  |   Jumat, 29 Juni 2018 - 15:30:05 WIB   |  dibaca: 673 kali
Pemungutan Suara di 2 TPS Diulang

SERANG – Pemungutan suara di dua tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Lebak dan Tangerang direkomendasikan diulang. Rekomendasi dikeluarkan karena terdapat temuan dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).


TPS pertama yang direkomendasikan PSU adalah TPS 02, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak. Surat rekomendasi dikeluarkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kalanganyar dengan surat bernomor bernomor 026/K.BT.01.01.17/VI/2018 ditandatangani langsung Ketua Panwascam Kalanganyar Deden Mochamad Adnan.


Dalam surat dijelaskan rekomendasi PSU dikeluarkan berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Desa Aweh. Ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang hadir dengan surat suara yang digunakan, sehingga timbul indikasi adanya satu pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.


Rekomendasi serupa juga diberikan untuk TPS 08, Desa Sidoko, Kecamatan Gunungkaler, Kabupaten Tangerang. Surat rekomendasi dikeluarkan Panwascam Gunungkaler dengan nomor 079/K/BT/0406/VI/2018 yang ditandatangani Ketua Panwascam Gunungkaler Elpi.


Adapun dasar dikeluarkannya rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian, dan musyawarah ketua bersama anggota Panwascam Gunungkaler yang menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di TPS 08 Desa Sidoko. Selain merekomendasikan PSU di TPS tersebut, Panwaslu Gunungkaler juga merekomendasikan penonaktifan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS tersebut.


Berdasarkan laporan yang didapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adapun temuan di TPS 08 berupa dugaan seorang pemilih yang mengambil delapan surat suara. Diduga itu diperintahkan oleh kepala desa. Dalam video yang direkam pengawas TPS, terlihat yang bersangkutan mengambil enam surat suara. Namun dari hasil klarifikasi, yang bersangkutan mengaku mengambil delapan surat suara


Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, terkait PSU, yang dijadikan pedoman oleh panitia pengawas adalah Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada. Secara gamblang, persoalan itu dipaparkan dalam pasal 59.


“Pasal 59 ayat dua, khususnya huruf d. Di sana tertera, PSU dilakukan jika lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda,” ujarnya.


Ia menjelaskan, jika hasil telaah dan kajian berupa rekomendasi panitia pengawas sudah keluar. KPU wajib menindaklanjutinya selambat-lambatnya empat hari ke depan. “KPU harus menindaklanjutinya dalam waktu paling lama empat hari.

Walaupun PSU dilakukan tidak menghentikan proses pidana bagi pelakunya, bila ada. Semua tergantung kajian panitia pengawas, apakah hanya PSU saja atau ada unsur pidananya juga,” katanya

.
Terpisah, Komisioner KPU Kabupaten Lebak Apipi Albantani mengaku, pihaknya sudah menerima surat rekomendasi PSU dan siap menindaklanjutinya. KPU juga sudah menyiapkan logistik untuk pelaksanaannya. “Mau tidak mau, suka tidak suka, di TPS 02 Desa Aweh harus dilaksanakan PSU. Bagi KPU, PSU sebagai upaya agar hasil pilkada bisa diterima semua pihak dan dipertanggungjawabakan,” tuturnya. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook