179 Perusahaan Nunggak PBB

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Senin, 02 Juli 2018 - 13:03:22 WIB   |  dibaca: 1218 kali
179 Perusahaan Nunggak PBB

SEBULAN 20 KALI : Petugas dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang datang langsung memungut PBB masyarakat di Kecamatan Cikande, belum lama ini.

SERANG - Sebanyak 179 perusahaan yang ada di Kabupaten Serang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2017. Nilainya mencapai Rp6,2 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Serang Deddy Setiadi mengatakan, dari jumlah tersebut, sebagian perusahaan memang murni belum membayar PBB, sebagian lagi ada yang kolaps, dan sebagian lagi ada yang tidak mau bayar karena dobel kepemilikan.


BPPD saat ini sedang mengkroscek data kepemilikan bagi perusahaan yang mengklaim dobel kepemilikan atau dobel anslag. Sementara sisanya terus diidentifikasi dan ditagih ke lapangan. "Dobel anslag itu kan karena kita pelimpahan dari KPP Pratama," kata Deddy, kepada wartawan, akhir pekan kemarin.


Deddy mengatakan, beberapa obyek pajak yang didatangi memang sudah tidak beroperasi. Salah satu contohnya adalah Bank Lippo. "Pas kita ke sana bangunannya sudah hancur. Kemudian ada juga tanah yang tidak bertuan. Kita tidak tahu siapa pemiliknya," kata pria berkumis tebal ini.


Meski demikian, banyak juga obyek pajak yang bersedia untuk melunasi kewajibannya, salah satunya adalah PT Bakrie Construction. PT Bakrie Construction saat ini sedang kesulitan keuangan sehingga sulit juga membayar PBB. "Gaji karyawan juga dia cicil. Dia bilang mau bayar," tuturnya.


BPPD sampai saat ini terus melakukan upaya persuasif dalam menagih piutang PBB. Hal lain yang dilakukan adalah dengan memudahkan pembayaran masyarakat melalui kerjasama dengan minimarket, bank bjb, dan kantor pos. BPPD juga melakukan penagihan keliling ke kecamatan-kecamatan dan ke desa-desa.

Masyarakat bisa membayar langsung kepada petugas yang datang melalui mesin EDC (electronic data capture), atau bisa dikolektif di kecamatan. Sayangnya, mesin EDC ini belum bisa digunakan untuk membayar PBB dengan nilai besar karena baru bisa melayani maksimal Rp5 juta dalam satu transaksi. "Paling yang menggunakan EDC obyek pajak di buku 1, 2, 3. Yang nilainya di bawah Rp1 juta. Kalau di atas Rp5 juta enggak bisa," katanya.


Pola penagihan yang dilakukan oleh BPPD ini ternyata mampu mendongkrak realisasi tagihan PBB dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. "Naiknya sampai 100 persen. Di 2017 itu bulan sekarang baru Rp3 miliar, tapi sekarang kita sudah Rp9 miliar," katanya.


Deddy mengungkapkan bahwa tunggakan PBB yang terdapat di masyarakat kadang bukan karena masyarakat tidak mau membayar pajak, tapi karena akses yang sangat terbatas. Oleh karena itu, mendekatkan pelayanan menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut. "Makanya kalau kita datang masyarakat antusias," ujarnya. (fikri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook