Warga Laporkan Politik Uang

nurul roudhoh   |   Hukum  |   Senin, 02 Juli 2018 - 13:14:30 WIB   |  dibaca: 942 kali
Warga Laporkan Politik Uang

DINAMIS : Tim dari paslon 1 melaporkan paslon 3 ke Panwaslu, Sabtu (31/6).

SERANG - Asiah, warga Batok Bali Ciracas, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, mengadukan dugaan politik uang (money politic) yang dilakukan oleh salah seorang keluarganya. Ia menceritakan pada malam hari pencoblosan ia diberi uang Rp20 ribu oleh pamannya untuk mencoblos pasangan calon walikota dan wakil walikota Serang nomor urut 3. Ia mengaku uang tersebut diambil namun tidak digunakan karena mengetahui hal ini sebuah pelanggaran.


"Saya inisiatif sendiri ke sini dan mau mengembalikan uangnya," kata Asiah kepada wartawan saat melaporkan kasus tersebut ke kantor Panwaslu Kota Serang, Sabtu (30/6).
Asiah mengaku tidak tahu apakah warga lain juga mendapatkan uang seperti dirinya atau tidak. Ia hanya mengaku diberi uang oleh pamannya pada malam hari di depan rumah.


Romi Hidayat, saksi paslon nomor 1, juga melaporkan dugaan pelanggaran berupa penyalahgunaan formulir C6 di TPS 18 di Lingkungan Bogeg, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya. Di TPS tersebut pemilih atas nama Tarmiji dan Gojali menggunakan hak pilih mereka. Padahal, dari informasi yang ia dapatkan Tarmiji sudah menyalurkan hak pilih sementara Gojali sedang berada di Jakarta."Ada oknum yang menggunakan nama keduanya," ujar Romi.


Ia menduga kedua nama pemilih tersebut digantikan oleh pemilih lain yang memiliki ciri anak muda. Ia kemudian mencari informasi terkait pemilih tersebut dengan menggunakan jaringan pertemanan bahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang.

Ia meminta kepada seorang teman di Disdukcapil Kota Serang untuk melihat data atas nama Gojali. Setelah diperlihatkan ternyata wajah orang yang menggunakan nama Gojali berbeda dengan foto Gojali."Dari temen-temen saya kemudian tahu orang yang ngaku Tarmiji ternyata nama aslinya Aziz," ujarnya.


Meski belum bisa dipastikan namun ia menduga kejadian ini dilakukan secara sistematis dan pemilih tersebut diarahkan untuk mencoblos paslon nomor urut 3. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa Aziz merupakan anak dari kerabat Subadri yang merupakan calon wakil walikota Serang nomor urut 3.


Koordinator Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Nana Subana mengatakan bahwa adanya masyarakat yang melaporkan kecurangan dalam pilkada menunjukkan telah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperbaiki sistem demokrasi. Aksi melaporkan dugaan pelanggaran kepada lembaga pengawas menurutnya merupakan hal yang konstitusional."Ini menggambarkan bahwa setiap saat pilkada kita harus terus dievaluasi pelaksanaannya," ujar Nana.


Nana menjelaskan bahwa seharusnya masyarakat menolak pemberian dalam bentuk apa pun selama proses pilkada ketimbang menerimanya. Sebab politik uang dalam berbagai bentuknya akan merusak demokrasi. Ia juga mengatakan bahwa sudah jauh-jauh hari JRDP menyampaikan dan melakukan kampanye kepada masyarakat agar menolak pemberian dalam bentuk apa pun termasuk uang, karena akan berbahaya bagi perjalanan demokrasi, khususnya di Kota Serang.


Nana mengungkapkan bahwa saat ini JRDP sedang menyusun laporan hasil pengawasan Pilkada serentak di Banten yang dilaksanakan di 4 kabupaten/ kota. Menurutnya, secara keseluruhan penyelenggara pilkada sudah melakukan pekerjaan dengan baik meski ada beberapa mekanisme yang belum sempurna."Yang harus diperbaiki teman-teman di KPU adalah penyelenggara di tingkat KPPS harus ditingkatkan kemampuannya agar tidak menganggap remeh hal-hal kecil," ujarnya.


Faridi, Komisioner Panwaslu Kota Serang, mengungkapkan bahwa sejak Rabu sudah ada 6 laporan yang masuk ke panwaslu. Mayoritas laporan itu adalah dugaan politik uang. Setelah menerima laporan panwaslu memiliki waktu selama lima hari untuk menindaklanjutinya. Laporan paling banyak mengadukan paslon nomor 3. Meski demikian ada juga laporan yang melaporkan paslon 1 atas dugaan politik uang di Kecamatan Curug."Nanti kita akan minta keterangan pelapor dan terlapor," katanya.


Faridi mengungkapkan bahwa dari 6 laporan yang masuk baru 1 kasus yang sudah ditetapkan tersangkanya. Sementara 5 lainnya masih dalam proses. Terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan KPPS karena membiarkan pemilih menggunakan C6 pemilih lain ia mengatakan bahwa pelanggaran itu masuk ke dalam pelanggaran etik dan sanksi yang akan diberikan juga hanya sebatas etik.  "Kecuali kalau KPPS-nya yang menggunakan C6," katanya.


Ahmad Rosyadi, Ketua Tim Sukses Paslon 3, mengatakan bahwa pelaporan ke panwaslu atas dugaan politik uang yang menyerang paslon 3 merupakan dinamika pilkada. Dalam setiap kontestasi di mana ada pemenang dan yang kalah wajar bila ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasilnya. Karena itu pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada.
“Yang jelas kami sama sekali tidak tahu soal politik uang. Kita mengikuti semua peraturan dengan tidak melakukan money politics,” katanya.


Ia mengaku selama ini tidak ada informasi bahwa paslon 1 menggunakan politik uang dan tidak ada juga tim paslon 3 yang dipanggil Panwaslu Kota Serang atas dugaan politik uang. Meski demikian bila kemudian panwaslu memanggil untuk klarifikasi pihaknya akan selalu siap dan kooperatif.  “Selama ini kita selalu siap memberi klarifikasi,” katanya.  (tohir)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook