Kepala DPMD Palsukan Absensi

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 04 Juli 2018 - 15:19:25 WIB   |  dibaca: 166 kali
Kepala DPMD Palsukan Absensi

"Saya dari kemarin (Senin-red) sampai sekarang (Selasa-red), belum ngantor lagi. Di SK-nya hanya menerangkan tidak lagi menjadi Kepala DPMD".

SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan, pencopotan Sigit Suwitarto dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bisa menular ke pejabat lainnya. Itu berlaku juga bagi siapa yang bertanggung jawab atas karut marut pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online.   


Diungkapkan WH, keputusannya menonjobkan Sigit dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan sejumlah kesalahan. Selain masalah moral dengan memalsukan absensi, Sigit juga diduga abai terhadap sejumlah teknis pelaksanaan program kegiatan pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya.


“Nonjob. (Pertimbangan) pertama memang kinerjanya rendah, tanpa lapor dia kegiatan-kegiatan di pemerintahan. Kemudian memalsukan fingerprint. Secara moral masa seorang kepala dinas soal itu saja palsu,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri rapat pimpinan evaluasi APBD tahun anggaran 2018 di Aula Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (3/7).


Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menuturkan, sanksi tegas itu menjadi peringatan kepada para pejabat lainnya. Secara khusus, WH melayangkannya kepada OPD yang mengurusi PPDB online.

Dia juga tak membantah ketika ditanya apakah sosok yang harus bertanggung jawab akan bernasib sama dengan Sigit. “Kita lagi investigasi (pejabat yang berkinerja buruk), terutama yang berhubungan dengan penerimaan murid baru. Timbul kegaduhan masyarakat, dicari siapa yang berperan yang menimbulkan pelayanan yang enggak beres,” katanya.


Sanksi tegas, kata dia, diberikan karena sebelumnya dia sudah memberi kesempatan setelah permasalahan serupa terjadi pada PPDB 2017. Meski telah diberi kesempatan, permasalahan yang sama kembali terjadi. WH pun berkesimpulan bahwa hal itu menandakan tidak ada perbaikan yang dilakukan.


“Mereka yang tidak siap. Server cukup, bandwidth cukup. Makanya diinvestigasi di mana ini adanya sumber persoalannya. Evaluasi semua, kita mulai evaluasi kinerja kepala dinas,” ungkap mantan camat Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ini.


Senada diungkapkan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy. Pelaksanaan PPDB menjadi evaluasi prioritas Pemprov Banten. Agar evaluasi bisa menyeluruh, selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan), Inspektorat pun turut dilibatkan. “Memasukan anak-anaknya sekolah saja masa susah. Kan itu contoh kecil pelayanan yang bisa dirasakan masyarakat,” tuturnya.


Lebih lanjut dikatakan Andika, dengan permasalahan yang berulang akan tak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan perombakan SDM di OPD yang berkaitan dengan PPDB online.“Pak Gubernur dalam rapat pimpinan juga bilang, ini bukan salah saya jika kita akan bongkar untuk memenuhi standarisasi pelayanan di masyarakat Banten. Ditempatkan orang-orang yang tidak hanya memiliki kompetensi tapi juga tanggung jawab,” ujarnya.  


Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Nuraeni mengapresiasi sikap tegas WH yang menonjobkkan  pejabat di pemprov setelah hal yang sama juga dilakukan kepada mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Revri Aroes. “Saya kira itu yang disebut punishment. Sudah menjadi risiko pejabat di pemprov setiap pemimpin beda kebijakan. Mungkin saat ini gubernur ingin membenahi tatanan birokrasi terlebih dahulu, ditata dengan baik.


Khusus untuk kasus Sigit, menurut Nuraeni tak menutup kemungkinan ada pejabat lainnya yang juga melakukan modus pemalsuan absensi yang diduga dilakukan Sigit. Oleh karenanya, DPRD juga akan melakukan sidak ke sejumlah OPD.  “Nanti komisi I yang akan bergerak. Sidak agar upaya yang dilakukan gubernur mendapat pengawalan dan dorongan dari kita,” tutur istri dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi ini.


Terpisah, Sigit Suwitarto menerima keputusan WH yang mencopot dirinya dari posisi Kepala DPMD Banten. "Jabatan itu kan penghargaan dari pimpinan, dan kalau pimpinan mengambil jabatan itu, yah kan nggak masalah. Itu kewenangan dari pimpinan," ungkapnya.


Adapun yang menjadi pertanyaan Sigit saat ini adalah kejelasan penempatan satuan kerja dirinya pascapencopotan. Sebab, dalam SK yang oleh WH per 1 Juli lalu, tidak menjelaskan hal tersebut."Saya dari kemarin (Senin-red) sampai sekarang (Selasa-red), belum ngantor lagi. Di SK-nya hanya menerangkan tidak lagi menjadi Kepala DPMD. Tidak ada keterangan saya staf di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) atau di OPD lain," paparnya.


Disinggung soal alasan dirinya dicopot karena diduga memanipulasi dokumen kehadiran melalui finger print, Sigit enggan membahasnya. "Selama saya menjabat sebagai Kepala DPMD, proses administrasi semua berjalan dengan baik. Program di OPD tidak stagnan, semuanya berjalan sesuai rencana," katanya. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook