Mangkir Paripurna Demi Pencalegan

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Kamis, 05 Juli 2018 - 11:38:34 WIB   |  dibaca: 222 kali
Mangkir Paripurna Demi Pencalegan

CILEGON - Belasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon absen alias tidak menghadiri Rapat Paripurna DPRD Tentang Pandangan Fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cilegon 2017, Rabu (4/7). Mangkirnya 13 wakil rakyat tersebut dikarenakan ada urusan kepartaian terkait persiapan pencalonan anggota legislatif (Caleg) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

 

Pantauan Banten Raya, dari jumlah 35 anggota DPRD, terhitung ada 13 kursi anggota DPRD Kota Cilegon yang kosong lantaran ditinggal oleh wakil rakyat. Sebelumnya, pada Senin (2/7) lalu hal yang sama juga terjadi saat Rapat Paripurna Penyampaian LKPj Walikota Cilegon 2017. Sehingga, dalam sepekan terakhir sudah ada dua paripurna yang sepi anggota DPRD.

 

Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman Umar mengatakan, banyaknya anggota DPRD Kota Cilegon yang tidak hadir paripurna lantaran ada urusan kepartaian terkait proses pencalegan. Ada yang harus menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon maupun pembuata Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Mapolres Cilegon. "Beberapa anggota dewan tidak hadir karena mengurus persyaratan untuk pencalonan anggota legislatif 2019. Harap maklum," kata Fakih yang memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, kemarin.

Dua hari sebelumnya, Fakih juga tidak hadir dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPj Walikota Cilegon lantaran hal yang sama. Meski banyak yang tidak hadir, Rapat Paripurna DPRD Cilegon sah dilaksanakan karena sudah memenuhi kuorum. "Syarat dilaksanakannya paripurna sudah terpenuhi, karena minimal dihadiri oleh 50+1 anggota DPRD Kota Cilegon. Yang hadir ada 22," jelasnya.

Sementara, Rapat Paripurna terkait Pandangan Fraksi DPRD Cilegon atas LKPj Walikota Cilegon 2017 tidak disampaikan secara rinci. Penyampaian dilakukan perwakilan oleh satu orang, yang dibacakan oleh politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Erik Airlangga.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtara (PKS) pada DPRD Kota Cilegon, Nurrotul Uyun mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja Pemkot Cilegon dalam tahun anggaran 2017 lantaran sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerika Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten.

Ia juga meminta Pemkot Cilegon terus melakukan motivasi kepada pegawai agar kinerja dan laporan keuangan terus sesuai dengan standar akuntanis pemerintah. "Kami mohon Pemkot Cilegon memberikan penjelasan kepada DPRD terkait target pendapatan yang belum tercapai target. Seperti retribusi yang hanya 76,22 persen, PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang hanya 85,35 persen, dan pajak daerah yang realisasinya hanya 84,8 peesen dan pendapatan lain-lain yang sah hanya 86 persen," kata Uyun.


Uyun menambahkan, pihaknya juga meminta penjelasan Pemkot Cilegon terkait realiasai pos belanja pada APBD 2017 yang tidak terealisasi sesuai target. "Kami minta penjelasan, selama ini belum ada penjelasan resmi," tambahnya.


Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada DPRD Kota Cilegon Hasbudin menegaskan, pihaknya meminta agar Pemkot Cilegon memberikan pemerataan anggaran sesuai dengan porsinya. Selama ini, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) mendapat anggaran yang besar, sementara untuk realisasi tidak maksimal. "Padahal, seperti bantuan koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) harus diperbesar anggarannya, karena itu yang bersentuhan langsung dan dirasakan langsung masyarakat bawah," tegasnya.

Hasbudin meminta, pemerataan anggaran kepada dinas-dinas yang selama ini anggarannya minim seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi dan UMKM kinerjanya lebih maksimal. "Seperti Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) juga anggaran pembinaan atlet dan pemuda ditambah jangan untuk pembangunan infrastrukturnya saja," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati mengatakan, terkait serapan anggaran yang tidak maksimal paling besar akibat ditundanya pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU) dan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT). "Kami tentu sudah melakukan evaluasi terhadap APBD 2017 lalu," kata Sari. (gillang)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook