Tim Vera Walk Out

nurul roudhoh   |   Politik  |   Jumat, 06 Juli 2018 - 15:41:32 WIB   |  dibaca: 453 kali
Tim Vera Walk Out

MASIH BELUM TERIMA : Tim paslon 1 Vera Nurlaela dan Nurhasan berpamitan kepada kimisoner KPU Kota Serang saat rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Serang masih berlangsung di Le Dian Hotel, Kamis (5/7). Aksi walkout ini dilakukan sebagai bentuk protes paslon 1 atas dugaan kecurangan yang terjadi selama pilkada.

SERANG - Tim liaison officer (LO) pasangan calon walikota dan wakil walikota Serang nomor urut 1 yaitu Vera Nurlaela dan Nurhasan keluar sebelum rapat pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Serang selesai. Mereka beralasan adanya politik uang, dugaan KPPS yang lalai, serta tidak adanya respons dari Bawaslu Banten terhadap aspirasi menjadi alasan mereka tidak menandatangani hasil rekapitulasi dan keluar dari acara sebelum selesai.


Ketua LO pasangan calon nomor 1 Tb Ikhwan Subhi mengatakan bahwa bahwa fakta di lapangan terjadi politik uang yang diduga dilakukan tim paslon 3 yaitu Syafrudin dan Subadri Usuludin.

Ia menuding kejadian-kejadian itu membuat paslon 1 kalah dan membuat proses pilkada yang seharusnya bersih menjadi ternoda. Selain itu ada dugaan dua pemilih di Cipocok Jaya yang menggunakan hak pilih orang lain tetapi seperti dibiarkan oleh KPPS.

Atas dasar itu tim advokasi paslon 1 melayangkan surat meminta Bawaslu Banten agar menunda rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Serang kemarin sambil menunggu proses hukum selesai dan mendiskualifikasi paslon 3. Sayang aspirasi itu tidak direspons sesuai dengan harapan.


“Kami melayangkan surat resmi ke Bawaslu Banten tetapi dijawab dengan memberikan statement ke media massa bukan membalas dengan surat resmi lagi,” kata Ikhwan usai rapat pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Serang di Le Dian Hotel, Kamis (5/7). Hadir dalam kesempatan tersebut seluruh komisioner KPU Kota Serang, Ketua Panwaslu Kota Serang, Kapolres Serang Kota, Dandim Serang, dan sejumlah undangan.


Ikhwan mengungkapkan bahwa paslon 1 menolak menandatangani rekapitulasi suara karena ia menilai pilkada telah dikotori oleh oknum yang melakukan politik uang dan melakukan kecurangan. Bahkan keteledoran KPU yang salah membawa kotak suara berisi C1 plano yang seharusnya berisi DAA dan DA1 saat rekapitulasi suara kemarin membuat profesionalisme KPU dipertanyakan.


“Selanjutnya kita akan menuntut keadilan dengan menempuh langkah hukum yang akan ditentukan kemudian,” katanya seraya menambahkan karena Pilkada Kota Serang merupakan proyek percontohan nasional dan dan dipantau oleh negara asing maka paslon 1 menjaga pilkada agar berlangsung bersih tetapi kemudian dikotori oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.


Menanggapi hal itu Divisi Teknis KPU Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri mengatakan bahwa tidak ada satu pasal pun dalam Peraturan KPU yang menyebut akibat adanya proses pidana pemilu maka tahapan rekapitulasi harus ditunda.

Ia mengatakan hanya ada punya penyebab proses rekapituasi dapat ditunda, yaitu karena bencana (force majeure) dan tidak adanya titik temu (deadlock) saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Kedua peristiwa itu tidak terjadi di Kota Serang.“Sampai tadi malam saya tidak menemukan alasan di Peraturan KPU bahwa rekapitulasi harus ditunda karena proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.


Fierly mengungkapkan bahwa agenda rekapitulasi tingkat KPU kabupaten/ kota sendiri dijadwalkan berlangsung pada 4-6 Juli 2018. Bila KPU di kabupaten/ kota menundanya karena alasan sedang ada proses hukum maka hal itu akan menyalahi. Lagipula peristiwa pidana pemilu dan peristiwa administrasi politik seperti rekapitulasi merupakan hal yang berbeda.

Keduanya bisa berjalan bersamaan dan KPU akan siap menjalankan apa pun rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kota Serang terkait kasus hukum politik uang yang saat ini masih berproses.“Soal kotak suara yang salah tadi harus diakui itu keteledoran kami, tapi meski demikian tidak mengubah hasil perolehan suara kandidat,” tuturnya.


Setelah proses rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Serang selesai, kata Fierly, maka selama 3 hari ke depan KPU Kota Serang akan menunggu ada atau tidaknya gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan.

Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, gugatan ke MK hanya berkaitan dengan hasil pemilu dan persentase yang dimungkinkan bila selisih perolehan suara sebanyak 1 persen. Hal ini karena penduduk Kota Serang di kisaran 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa sehingga selisih yang harus ada adalah 1 persen. “Tapi selisih yang ada saat ini di angka 6 persen,” katanya.


Fierly mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan, MK akan selesai melakukan registrasi permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 23 Juli 2018. Karena itu bila kemudian ada gugatan yang masuk ke MK maka KPU Kota Serang akan berproses selama 52 hari di MK.

Satu hari setelah putusan MK atas gugatan itu maka KPU Kota Serang akan menggelar pleno penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih. Namun bila tidak tidak ada gugatan yang masuk ke MK maka 3 hari setelah itu KPU Kota Serang akan menggelar pleno penetapan paslon walikota dan wakil walikota terpilih.“Yang diundang saat pleno penetapan calon adalah semua paslon dan Ketua DPRD,” ujarnya.


Calon walikota Serang nomor urut 3 yaitu Syafrudin mengatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan adanya tim paslon 1 yang tidak mau menandatangani rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Serang. Paslon 1 berhak mengambil sikap seperti itu dan itulah demokrasi.“Tapi saya harap kalau sudah berakhir seperti ini saya mohon supaya semua legowo. Kalau ada paslon yang masih keberatan diselesaikan dengan kekeluargaan saja,” katanya.


Terkait tim paslon 1 yang akan menggunakan jalur hukum menyikapi hasil pilkada Syafrudin mengatakan akan menyerahkan kasus itu kepada tim. “Itu mah ranahnya timlah,” katanya.
Sementara itu Ketua LO Paslon 2 Alit Mahesa mengatakan pihaknya mengapresiasi KPU Kota Serang yang sudah memberikan pelayanan baik kepada tim paslon 2 selama kurang lebih 9 bulan ke belakang. Ia juga menerima seluruh hasil rekapitulasi suara. Ia hanya memberikan sejumlah masukan bagi perbaikan pelaksanaan pilkada ke depan. (tohir)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook