Pengusaha Dilarang Angkut Pasir Basah

nurul roudhoh   |   Lebak  |   Selasa, 10 Juli 2018 - 14:50:09 WIB   |  dibaca: 116 kali
Pengusaha Dilarang Angkut Pasir Basah

ULTIMATUM : Anggota Dinas Satpol PP Kabupaten Lebak memasang spanduk ultimatum atau larangan mengangkut pasir dalam kondisi basah di kecamatan Sajira, Senin (9/7).

RANGKASBITUNG - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebak memberikan peringatan keras kepada pengusaha tambang yang beroperasi di tiga kecamatan di Kabupaten Lebak untuk tidak mengangkut pasir dalam kondisi basah. Ketiga kecamatan tersebut yakni, Kecamatan Sajira, Rangkasbitung dan Cimarga.


"Para pengusaha pasir kita larang memuat dan mengangkut pasir basah. Jika membandel maka akan dikenai sanksi tegas," kata Kepala Bidang (Kabid) Peraturan dan Perundang-Undangan Daerah pada Dinas Satpol PP Kabupaten Lebak, Tati Suryati kepada Banten Raya, Senin (9/7).


Menurut Tati, sanksi yang diberikan berupa denda Rp 2,5  juta sampai Rp 50 juta yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17/2006 Tentang Penyelenggara Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan pada pasal 49. "Di situ secara tegas menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku mengotori jalan dikenai denda Rp 2,5juta dan jika sampai menimbulkan kerusakan Rp 50 juta. Terkait sanksi ini sudah kita sosialisasikan jauh hari dan kini kita kembali menegaskan lewat spanduk," tuturnya.


Diterangkan Tati, spanduk yang dipasang berupa larangan memuat dan mengangkut pasir basah melintasi jalanan di Kabupaten Lebak. "Kita sebar spanduk di lokasi tambang pasir Kecamatan Cimarga, Rangkasbitung dan Sajira. Itu sebagai bahan peringatan, jika tetap membandel maka kita akan lakukan pemanggilan terhadap pengusaha pasir," terangnya.


Tati mengungkapkan, pihaknya mengalami kesulitan menemui para pengusaha pasir saat melakukan penertiban dilapangan. "Kita turun kelapangan siang, malam melakukan penindakan. Tapi kendala susah ketemu pemilik sehingga itu tadi selalu dijadikan orang lapangan bahwa memuat pasir basah diperintah bos," ungkapnya.


Kedepan, Tati menegaskan, pihaknya tidak lagi memberikan tolelir terjadap pengusaha melanggar Perda. "Di situ sudah jelas sanksinya dan kita sudah beringat peringatan lewat spanduk. Jika masih bandel ya kita tindak," tegasnya.


Tati mengatakan, pemasangan spanduk tidak hanya didasari pengaduan dari masyarakat mengeluhkan jalanan licin akibat tumpahan pasir basah, tetapi juga hasil pemantauan dilapangan. Dimana, masih banyak kendaraan memuat pasir basah. "Jalanan tidak hanya kotor tetapi juga licin. Makanya kita berupaya menertibkan agar masyarakat aman dalam berlalu lintas," katanya.


Tati menambahkan, dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP tidak bekerja sendiri tetapi turut melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. "Kita bekerjasama dengan Dishub (Dinas Perhubungan), karena ini bukan tugas Satpol PP tetapi juga membutuhkan perhatian dari Dishub," tambahnya.


Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Lebak, Dartim mengatakan, pemasangan spanduk sebagai warning atau peringatan bagi para pengusaha tambang pasir. "Jika tak patuhi aturan maka siap-siap kita berikan sanksi. Tak bisa lagi mengelak tak tahu karena sanksi jelas terpampang dalam spanduk," katanya. (purnama)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook