Nyaleg, Ketua RT/RW Harus Mundur

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 10 Juli 2018 - 14:57:59 WIB   |  dibaca: 2762 kali
Nyaleg, Ketua RT/RW Harus Mundur

TAK HARAM : Petugas medis memperlihatkan alat kontrasepsi jenis IUD. Menurut MUI Kota Serang, KB jenis IUD tidak diharamkan.

SERANG- Aparatur sipil negara (ASN) yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) harus mengundurkan diri dari jabatan mereka. Makna ASN tidak hanya terbatas pada pegawai negeri sipil (PNS), melainkan juga pegawai yang mendapatkan gaji atau honor rutin dari negara.

Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono mengatakan bahwa ASN tidak hanya berarti PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN dan BUMD, tetapi juga konsultan, pendamping, tenaga kerja kontrak, honorer, dan pegawai lain yang memiliki surat keterangan yang diberi honor pemerintah. Bahkan RT dan RW harus mengundurkan diri dari jabatan mereka ketika nyaleg.


“Ketua RT/RW adalah unsur pemerintahan paling bawah. Apalagi di Kota Serang RT dan RW diberi honor dari APBD Kota Serang,” kata Rudi saat rapat koordinasi persiapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Serang pada pemilu tahun 2019 di Rumah Makan Cibiuk, Kelapa Dua, Senin (9/7).


Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan 10 partai politik peserta pemilu 2019. Ada 5 parpol lain seperti Partai Garuda, Demokrat, Hanura, Nasdem, dan Perindo tidak hadir.
Rudi mengatakan bahwa pengertian ASN yang tidak hanya terbatas PNS sesuai dengan peraturan KPU dan undang-undang ASN. Surat pengunduran diri itu maksimal sudah diserahkan pada 19 September 2018 kepada KPU Kota Serang atau sehari sebelum penetapan daftar calon sementara.
“Kami akan pantau terkait ASN ini,” katanya.

Divisi Teknis KPU Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri mengatakan bahwa selama proses penetapan dari daftar calon ke daftar calon sementara, partai politik masih bisa melakukan pergantian nama dan nomor urut caleg. Tetapi bila sudah ditetapkan menjadi daftar calon sementara, maka pergantian caleg hanya bisa dilakukan karena tiga hal.
 “Karena adanya tanggapan masyarakat, meninggal dunia, dan mengundurkan diri,” katanya.

Fierly mengungkapkan bahwa terkait tanggapan masyarakat yang bisa menggugurkan seorang caleg, pihaknya masih menunggu aturan teknis dari KPU. Sebab hal ini bisa menjadi rancu bila tanggapan yang disampaikan berkaitan dengan aib pribadi sang calon. Ia mencontohkan caleg yang diketahui masyarakat sering mabuk minuman keras, di satu sisi cacat dalam pandangan masyarakat tetapi belum tentu oleh aturan.


 “Kalau aturan mengenai caleg yang tidak bisa nyalon kan sudah jelas ada tiga. Pelaku kejahatan seksual anak, pelaku tindak pidana korupsi, dan bandar narkoba. Tapi kalau hal-hal private gitu belum jelas,” katanya.

Fierly mengimbau agar partai politik tidak mendaftarkan caleg mereka di waktu-waktu mendekati penutupan. Selain akan krodit dan ribet ketika ada pengembalian berkas, maka parpol sendiri yang akan repot saat mencari caleg pangganti.


Pertemuan dengan parpol kemarin dimaksudkan untuk menyerap kendala yang dihadapi parpol terkait syarat calon yang dilakukan oleh instansi lain, misalkan legalisir ijazah oleh sekolah, surat kesehatan oleh rumah sakit pemerintah, dan lain-lain. Karena itu sejumlah instansi terkait dihadirkan untuk menjelaskan mekanisme yang berlaku.

Kapolres Serang Kota AKBP Komarudin mengungkapkan bahwa surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) para caleg langsung ditandatangani atau cap basah oleh kapolres. Karena itu ia meminta pengertian parpol agar bersabar bila ada caleg yang SKCK-nya belum keluar karena dokumen-dokumen tersebut menumpuk di mejanya.“Tapi insya Allah semua beres pada waktunya,” katanya. (tohir)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook