Ubah Alis Bisa Ditolak Mesin Pemindai

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 10 Juli 2018 - 15:29:39 WIB   |  dibaca: 72 kali
Ubah Alis Bisa Ditolak Mesin Pemindai

ABSEN MUKA : ASN melakukan absensi dengan cara berdiri di depan mesin pemindai muka di Gedung SKPD Terpadu Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (9/7).

SERANG – Hari pertama pengoperasian absensi melalui pemindai wajah ASN di lingkungan Pemprov Banten, Senin (9/7), tak berjalan mulus. Sedikitnya 27 ASN di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajahnya tak terdetek mesin absensi. Ada beberapa faktor mesin pemindai tidak mendeteksi wajah ASN, diantaranya alis mata ibu-ibu yang diubah.

Pantauan Banten Raya di Gedung OPD Terpadu, KP3B, Kota Serang, para ASN sudah berdatangan sejak pukul 06.30 WIB. Setibanya di sana, mereka langsung mendekat ke mesin absensi dan menyejajarkan wajahnya ke layar agar mesin bisa memindai wajah.

Sebagian besar terbilang sukses tanpa ada kendala. Tetapi ada beberapa abdi negara yang wajahnya sulit terdetek. Alhasil, mereka pun sempat panik. Pasalnya, jika tak terbaca artinya absensi mereka tak masuk ke sistem, atau dengan kata lain mereka dianggap tak hadir di hari tersebut. Meski demikian, setelah beberapa kali percobaan akhirnya mesin absen bisa mendetek wajahnya.

Nasib kurang beruntung dialami sejumlah ASN di gedung yang dihuni delapan OPD tersebut. Meski berulang kali mencoba, tetapi wajah mereka tak juga terdetek. Setelah berdiskusi dengan beberapa ASN yang antre di belakangnya, yang bersangkutan langsung meluncur ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk berkonsultasi.

Selain kejadian wajah yang tak terdetek, ada juga ASN yang masih menggunakan sidik jari sebagai konfirmasi kehadirannya. Padahal di dekat mesin absen sudah ditempeli surat edaran yang menyebut absensi sidik jari sudah tak berlaku.

Salah seorang ASN dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Ucung Budi Suryana, mengaku sudah berungkali mencoba memindai wajahnya di mesin absensi, namun tetap saja tak mendapat respon. Menurutnya, hal itu terjadi karena saat absen, mesin tidak mendapat sinyal."Biasanya kan pakai sidik jari, tapi setelah diberlakukan harus pemindaian wajah, pada saat absen pagi tadi tidak kebaca. Makanya saya datang ke BKD sekarang," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada Badan Kepegewaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Dian Herdiana, membenarkan, terdapat sejumlah ASN yang tidak terdetek pada mesin absensi eletronik.

"Ada sekitar 27 orang pegawai yang datang dan menelepon ke kita. Mereka mengeluhkan absensi pemindaian, wajahnya tidak bisa terbaca. Itu diantaranya di Dinas Pertanian sembilan orang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekitar lima orang," katanya.


Ia menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan pemindai wajah tidak bekerja saat dilakukan absensi, salah satunya adalah faktor usia dan gaya hidup ASN yang mengubah sebagian pola wajahnya. Mesin absensi akan menolaknya karena dinilai tidak sesuai dengan pola wajah saat perekaman.

"Biometrik wajah ini dilakukan pada seputar mata dan alis. Kebanyakan yang tidak terbaca adalah pegawai senior (menjelang pensiun), dan ibu-ibu yang mengubah pola alis. Tapi ada juga karena pemakaian jilbab. Pada saat perekaman awal jilbabnya pada posisi pelipis kening tidak terlalu lebar, dan sekarang posisinya rapat atau mengecil. Itu bisa juga tidak terbaca," ungkapnya.

Terkait kejadian tersebut, kata dia, BKD langsung turun tangan dengan merekam ulang wajah mereka. Untuk menjaring ASN yang kemungkinan belum terbaca, pihaknya membuka pintu untuk melakukan perekaman ulang sejak kemarin (9/7) hingga Minggu (14/7).

“Kami datang langsung ke OPD yang ASN-nya tidak terbaca mesin pemindai. Ada juga yang datang ke BKD, semua kami tangani. Kami membuka perekaman ulang sepekan ini,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov Banten memberlakukan absensi online melalui sistem pemindai wajah mulai Senin (9/7). Metode tersebut digunakan sebagai antisipasi manipulasi absensi sidik jari seperti yang terjadi pada kasus pencopotan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banten Sigit Suwitarto.

Kewajiban absensi melalui pemindai wajah tertuang dalam surat edaran Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Banten nomor 800/1626-BKD/2018 tentang pelaksanaan absensi online. Surat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta. (dewa)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook