Seminggu 27 Kasus Kematian Bayi

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 11 Juli 2018 - 12:56:00 WIB   |  dibaca: 131 kali
Seminggu 27 Kasus Kematian Bayi

KUNJUNGAN : Suasana kunjungan rombongan Usaid Jalin Project di ruang Komisi V DPRD Banten, kemarin.

SERANG- Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) baru lahir di Provinsi Banten masih menjadi persoalan serius. Setiap minggunya terjadi lima kasus kematian ibu melahirkan, dan 27 kasus kematian bayi baru lahir. Kasus tersebut menjadikan Provinsi Banten sebagai salah satu daerah zona merah yang perlu mendapat perhatian serius.


“Banten masuk peringkat ke lima kematian ibu dan anak baru lahir,” kata Regional Manager Usaid Jalin Project Harris Rambey saat audiensi ke Komisi V DPRD Banten, di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (10/7).


Ia tidak menjelaskan detail urutan peringkat secara nasional. Namun, dengan 240 kematian ibu pada 2016, setiap minggunya terdapat lima ibu meninggal, dengan jumlah kasus terbesar di Kabupaten Serang sebanyak 59 kasus. “Sensus 2015 sampai 2017 di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang menemukan jumlah kematian ibu lebih besar, yakni 334 kematian.


Lalu pada 2015, ada 1.380 anak meninggal pada usia 0 sampai 28 hari. Di antaranya, temuan 371 kasus di Kabupetan Lebak, dan 322 kasus di Kabupaten Tangerang. “Di kabupaten ini merupakan jumlah kasus kematian neonatal (anak baru lahir) tertinggi,” ujar Harris.


Menurutnya, kemarian ibu dapat terjadi saat kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan. Kata dia, studi kasus yang dilakukan dalam rentan 2015 sampai 2017 kematian ibu paling banyak terjadi pada masa persalinan dengan jumlah kasus sebanyak 65 persenb. “Sisanya ada sembilan persen kasus kematian ibu pada saat melahirkan, dan 24 persen saat kehamilan,” katanya.


Ia mengungkapkan, kematian ibu di Banten disebabkan karena pendarahan dan hipertensi. Karenanya, deteksi dini dan penanganan yang tepat dapat mencegahnya. Melihat kasus itu, Harris menyarankan perlunya peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. Terlebih, hampir 15 persen ibu hamil tidak dapat melakukan persalinan kehamilan lengkap sepanjang hamil. “Meski pendarahan menjadi penyebab kematian terbanyak, di Banten hanya tersedia tiga bank darah rumah sakit dan satu unit transfusi darah di Banten,” katanya.


Selain itu, penanganan kasus tersebut butuh kerjama lintas sektoral. “Makanya kami dari Usaid ke sini dengan program jalin yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu bersalin dan ibu baru melahirkan,” kata Harris.


Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan menyambut baik program tersebut. Tingginya angka kematian ibu dan anak menjadi multi sektoral, tidak hanya Dinas Kesehatan tetapi juga dinas dan lembaga terkait lainnya. “Persoalan ini bukan hanya Dinkes tapi multi sektoral. Mereka (Jalin-Usaid) hadir ke sini untuk menyambungkan dan menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan sangat tepat,” katanya.


Kata Fitron, fakta masih mandegnya penurunan kasus tersebut terlihat dari peringkat Banten yang masih bertengger di lima besar secara nasional. “Datanya relatif tidak turun. Padahal dari sisi daerah, kita tidak bisa dibandingkan dengan NTT, karena secara infrastruktur kita baik. Berarti ada yang salah, dan ketika mereka akan mendorong ada compatibility (kecocokan) antar pemangku kebijakan ini bagus sekali,” sambung politikus Golkar ini.


Menurutnya, tingginya kasus karena masih banyak pemahan yang utuh atas kasus tersebut. Selain itu, persoalan kasus kematian ibu dan anak sangat ditentukan infrastruktur dan akses layanan kesehatan agar tidak terjadi touring hospital (keliling mencari rumah sakit) yang menyebabkan pasien meninggal di perjalanan.

“Masih banyak orang yang datang ke layanan kehatan dalam keadaan emergency, datang ke RS ini dokternya enggak ada, lalu pindah ke RS yang dokternya ada, kamarnya enggak ada. Lalu datang lagi ke RS yang lain kendalanya macem-macem,” ujarnya.


Karenanya, lanjut Fitron, perlu ada sistem rujukan lintas daerah. Misalnya, warga Bojonegara yang masuk wilayah Kabupaten namun lebih dekat dengan Kota Cilegon tetap mendapatkan pelayanan utama. “Jangan sampai mereka punya masalah di jalan. Juga di Lebak, Pandeglang.

Jadi harus ada kebijakan rujukan lintas daerah gubernur agar pasien tidak touring hospital. Kebijaka itu tidak bisa gubernur sendiri, tapi harus ada kebijakan lintas sektoral dengan bupati atau walikota,” katanya. (rbnn/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook