Eks Warga Gusuran Tetap Masuk DPS

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Kamis, 12 Juli 2018 - 10:25:37 WIB   |  dibaca: 98 kali
Eks Warga Gusuran Tetap Masuk DPS

RAKOR PENCALONAN : Suasana Rakor KPU Kota Cilegon dengan PPK se-Kota Cilegon untuk membahas tentang pencalonan di Aula Kantor KPU Kota Cilegon, Rabu (11/7).

CILEGON – Meski sudah digusur dan berpindah tempat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon tetap memasukan eks atau mantan warga gusuran di Lingkungan Cikuasa Pantai, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol. Hal tersebut karena setiap warga negara harus tetap mendapatkan hak politiknya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.


Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Grogol, Muhatta mengatakan, di lingkungan tersebut terdapat tempat pemungutan suara (TPS) 35 dengan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) sekitar 259. Saat ini jumlah tersebut belum dilakukan penghapusan meski para pemilih telah pindah karena lokasi telah digusur.

 "Kami sudah koordinasikan kepada KPU kota dengan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) terkait dengan warga gusuran yang ada di Cikuasa Pantai. Sementara kami tetap menunggu hasil pengaduan masyarakat dengan membuat posko pengaduan," katanya kepada Banten Raya, Rabu (11/7).


Muhatta menjelaskan, jika mengacu pada hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) yang dilakukan April, hanya 40 persen warga yang bisa dilakukan coklit, sisanya warga tidak ada di tempat.

Namun, karena warga gusuran tersebut masih memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di lingkungan tersebut, maka nama warga masih dimasukan dalam DPS. "Untuk lebih jelasnya tanyakan langsung kepada Panwas. Kami hanya masih menunggu pengaduan dari warga sebelum ditentukan DPSHP pada 18 Juli," jelasnya.


Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan pada Panwaslu Kota Cilegon, Achmad Achrom mengungkapkan, TPS 35 di Lingkungan Cikuasa menjadi perhatian khusus Panwaslu Kota Cilegon. Seharusnya secara aturan karena lokasi sudah tidak ada digusur dan saat coklit tidak ada warga yang dicoklit maka harus dihapus, namun karena ada pertimbangan agar warga tetap mendapatkan hak politiknya, maka nama warga tidak dihapus.

 "Masih terus dipantau secara khusus oleh kami. Takutnya setelah dihilangkan warganya masih ada karena pindah ditempat terdekat, dirumah saudara atau pindah mengontrak. KPU juga telah menginstruksikan untuk membuat posko. Untuk itu, nanti dilihat perkembangannya," ungkapnya.


Ketua KPU Kota Cilegon, Irfan Alfi menerangkan, belajar dari pemilihan gubernur (Pilgub) 2017, meski warga gusuran sudah tidak ada ditempat, namun, menjelang pemilihan ternyata hadir dan sempat melakukan protes di KPU Kota Cilegon karena datanya beberapa dihapus.

Hal tersebut menjadi pelajaran bagi KPU Kota Cilegon untuk tidak menghapus data meski warga sudah tidak ada. "Kemarin kejadiannya pas mau pemilihan ternyata ada orangnya. Untuk itu, kami tidak hapus dalam DPS," terangnya. (uri)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook