Andika: Kinerja BUMD Zonk

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 12 Juli 2018 - 10:58:01 WIB   |  dibaca: 101 kali
Andika: Kinerja BUMD Zonk

KOSONG : Suasana bangku kosong pada rapat paripurna penjelasan tentang lima raperda DPRD Banten, Rabu (11/7).

SERANG- Kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemprov Banten mendapat sorotan DPRD Provinsi Banten. Jajaran wakil rakyat menilai kinerja perusahaan plat merah milik pemprov belum memberikan pemasukan atau pendapatan signifikan bagi kas daerah.

Penilaian tersebut disampaikan dewan dalam rapat paripurna dengan agenda penjelasan atas lima rancanagan peraturan daerah (raperda) DPRD Provinsi Banten, di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (11/7).


Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat dikonfirmasi wartawan usai paripurna ini membenarkan bahwa kinerja BUMD milik Pemprov Banten hingga kini masih jauh dari harapan. Hal itu terlihat dari rendahnya kontribusi pendapatan daerah dari BUMD. 


“Kalau melihat pendapatan daerah kan malah zonk, malah kita (pemprov) rugi terus. Kami menginginkan BUMD kita miliki kompetensi untuk juga dapat menghasilkan pendapatan daerah. Beberapa fraksi juga menyampaikan bahwa tidak bisa hanya dari pendapatan daerah di sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) saja,” tuturnya.


Sebelumnya pada rapat paripurna diketahui bahwa Komisi III DPRD Banten meminta agar pengisian jabatan di lingkungan BUMD milik Pemprov Banten dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan yang melibatkan legislatif. Hal itu perlu dilakukan agar BUMD diisi oleh individu kompeten agar kinerjnya tidak memprihatinkan seperti saat ini.

Dorongan uji kelayakan itu tertuang dalam raperda prakarsa tentang pedoman pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Banten.Selain raperda itu, Komisi III juga mengajukan raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi Banten.
 
Sedangkan tiga raperda prakarsa lainnya adalah raperda tentang perubahan perda nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan dan raperda tentang penanggulangan kemiskinan dari Komisi V. Satu raperda lagi tentang perubahan perda tahun 2011 penyelanggaraan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang diajukan Komisi I.


Juru Bicara Komisi III DPRD Provinsi Banten Iskandar mengatakan, sejak 2003 hingga 2016, Banten memiliki tiga BUMD yaitu PT Banten Global Development (BGD), PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten.

Dilihat dari sudut pandang kontribusi terhadap pendapatan daerah, ketiga BUMD tersebut secara umum dapat dikatakan memiliki kinerja yang rendah.“Hal ini terlihat masih relatif lemahnya kontribusi deviden yang dapat diberikan oleh BUMD terhadap peningkatan potensi penerimaan daerah di Provinsi Banten,” ujarnya.


Ia menuturkan, lemahnya kinerja perusahaan dan catatan hukum yang relatif kurang baik tersebut dapat diduga terkait dengan proses penunjukan direksi dan komisaris di lingkungan BUMD Provinsi Banten yang kurang transparan.

Ada tiga keinginan Komisi III yang menjadi poin penting dalam raperda. Pertama, BUMD di Banten dalam menentukan komisaris dan direksi berjalan adil dan dengan rekam jejak yang jelas sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan adanya panitia seleksi. Kedua, BUMD di Banten dalam menentukan komisaris dan direksi tidak ditentukan secara sepihak oleh eksekutif, tetapi melibatkan legislatif melalui fit and propert test atau uji kelayakan.
 

“Ketiga, kami ingin BUMD di Banten sehat dan berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, pemprov tidak bisa mengandalkan dari pajak daerah maupun dana perimbangan. Oleh sebab itu, proses pengisian jabatan di lingkungan BUMD Provinsi Banten perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius,” katanya.


Dia meyakini dengan pelaksanaan poin-poin tersebut, kurangnya profesionalitas pengelolaan BUMD yang menjadi akar permasalahan dari lemahnya kinerja dan terbelitnya beberapa direksi dalam jerat hukum bisa teratasi. Pengisian BUMD juga bisa lebih transparan dan sesuai dengan asas-asas tata kelola perusahaan modern.


“Hal ini penting agar BUMD dapat dijalankan secara lebih profesional, sehingga terjadi peningkatan kinerja. Optimalisasi kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah, serta meminimalisasi terjadinya permasalahan hukum yang melibatkan BUMD,” ungkapnya.


Terkait dorongan agar pengisian komisaris dan direksi BUMD dilakukan melalui uji kelayakan melibatkan legislatif, Andika mengaku akan mengkajinya terlebih dahulu.“Dalam kaitan teknis bila perlu ada fit and proper test dan lain-lain, mungkin saya perlu mengkaji dulu lewat biro hukum. Apakah itu bisa melalui legislatif atau tidak, agar dari proses prosedurnya tidak menabrak aturan,” ujar mantan anggota DPR RI ini. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook