Hanura Somasi Ketua DPRD

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Kamis, 12 Juli 2018 - 11:39:16 WIB   |  dibaca: 166 kali
Hanura Somasi Ketua DPRD

SERANG - DPC Hanura Kabupaten Serang melayangkan somasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Serang Muhsinin, dan Sekretariat DPRD karena tidak kunjung melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD dari Fraksi Hanura Abdullah.


Ketua DPC Hanura Kabupaten Serang Ahmad Soleh mengatakan, jika somasi tidak ditanggapi, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri Serang. Gugatan kepada PTUN dilakukan karena DPRD Kabupaten Serang secara administratif tidak mau mengakui kepengurusan Hanura yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM dimana DPC Hanura di Kabupaten Serang diketuai oleh Ahmad Soleh dengan Sekretaris Oji Fahruroji.

Sementara gugatan kepada Pengadilan Negeri Serang dilakukan karena Ketua DPRD dan Sekretariat DPRD melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM.


Ahmad Soleh menceritakan bahwa pihaknya mengirimkan surat pergantian antar waktu kepada DPRD untuk Abdullah karena yang bersangkutan terbelit kasus pidana pemalsuan ijazah. Surat disampaikan sekitar bulan Mei lalu.

Sayangnya, dalam balasan yang diterima Hanura dikatakan bahwa DPRD menolak melakukan pergantian antar waktu karena beranggapan Hanura yang sah adalah yang berdasarkan keputusan PTUN tanggal 26 Juni 2018 yang mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020.


"Hanura kemarin itu sempat gonjang ganjing terkait hasil PTUN. Kan ada SK 001 dan SK 022. Di SK 001 sekjennya Herry Lantung. Di SK 022 sekjennya Syarifudin Sudding. Kubu Sudding dimenangkan PTUN. Pak OSO (Oesman Sapta Odang, Ketua DPP Hanura) banding.

Ditangkap oleh Kemenkum dan HAM yang mengganti SK sesuai 022. Dikuatkan KPU bahwa sesuai keputusan Kemenkumham mengembalikan keputusan ke 022. Tapi setelah itu, surat terakhir menyusul tanggal 6 juli dari Kemenkum dan HAM yang isinya membatalkan SK 022 dan dikembalikan ke 001. Jadi sekarang sekjennya Herry Lantung Siregar," kata Ahmad Soleh.


Soleh juga mengatakan bahwa menjadikan keputusan PTUN sebagai landasan hukum penolakan PAW adalah keliru karena di UU Partai Politik disebutkan bahwa parpol itu keputusannya dari Kemenkum dan HAM.


"Saya ngobrol dengan Kabag Risalah Perundang-undangan Sekretariat DPRD Pak Syatiri. Saya tanya, dasar penolakan (PAW) itu apa? apa sudah ada kajiannya. Dia bilang dia tidak bikin kajian. Saya bilang, kalau tidak bikin kajian, kenapa memutuskan berdasarkan PTUN? dia bilang dia habis ngobrol dengan orang hukum.

Lah, kalau tidak dikaji, apa dong memberikan jawaban seperti itu. Itu bukan keputusan hukum. Dia bilang lagi ya itu kan pimpinan katanya. Saya bilang ya sama saja, pimpinan kan disposisinya ke setwan, setwan ke bagian perundang-undangan," kata Ahmad Soleh.


Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Serang Muhsinin mengatakan bahwa pihaknya memproses permintaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saat surat Hanura disampaikan kepada DPRD Kabupaten Serang, keputusan yang berlaku adalah pembatalan dari PTUN atas surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020.

Belakangan kemudian terjadi perubatan status hukum dengan keluarnya keputusan yang baru yang mengakui OSO sebagai Ketua Hanura, dan Herry Lantung Siregar sebagai ketuanya. "Pusat itu membingungkan. Sekarang kan Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan baru lagi. Ini kan membingungkan di daerah. Kalau kita kan tidak mau gegabah," kata Muhsinin.


Meski demikian, DPRD sudah memiliki kesimpulan sementara bahwa keputusan yang baru kemarin dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM adalah untuk proses pencalegan bukan untuk proses PAW. "Kalau kita sesuai prosedur saja. Kita juga koordinasi dengan pusat juga," katanya. (fikri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook