Edi Segera Minta Rekomendasi Mendagri

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 13 Juli 2018 - 11:19:10 WIB   |  dibaca: 83 kali
Edi Segera Minta Rekomendasi Mendagri

APEL PAGI : Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Cilegon sedang mengikuti apel pagi beberapa waktu lalu. Pemkot Cilegon segera meminta rekomendasi Kemendagri RI guna melakukan mutasi pegawai.

CILEGON- Diam-diam ternyata Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi sudah mempunyai rencana untuk segera meminta rekomendasi Kementeraian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terkait dengan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Rekomendasi Kemendagri RI diperlukan mengingat status Edi sendiri belum menjadi walikota defintif.

Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, dirinya telah memunyai rencana untuk meminta rekomendasi ke Kemendagri RI guna melakukan penyegaran atau mutasi pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon. Rekomendasi diperlukan menyusul statusnya masih menjadi Plt Walikota bukan Walikota definitif.


"Rencana itu minta rekomendasi Kemendagri memang sudah ada, tapi belum tahu waktunya kapan. Mutasi pegawai kan kebijakan strategis, jadi saya juga tidak bisa sewenang-wenang memindah-mindahkan, harus ada rekomendasi Kemendagri dulu," kata Edi kepada Banten Raya, Kamis (12/7).


Dijelaskan Edi, mutasi pegawai saat ini memang diperlukan. Penyebabnya tidak lain karena jumlah pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon saat ini masih kurang, ditambah lagi ada ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun. "Kalau tidak dimutasi, pengembangan karier pegawai di Pemkot Cilegon terhambat. Saat ini, juga banyak jabatan Kasi (Kepala Seksi) atau Kabid (Kepala Bidang) yang di Plt-kan juga," jelasnya.


Saat ini, tambah Edi, banyak ASN yang harus menduduki dua jabatan lantaran kekurangannya pegawai. Sehingga kinerja ASN tidak dapat maksimal karena harus membagi dua tugas yang diembannya. "Seperti Camat Pulomerak saat ini masih di jabat Plt oleh Kepala Dinas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), di dinas juga ada jabatan kabid atau kasi yang dijabat Plt," tambahnya.


Jika pengembangan karier tidak berjalan, lanjut Edi, roda pemerintahan di kemudian hari bakal terganggu. Di sisi lain, kekurangan pegawai saat ini juga belum bisa ditutupi oleh Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang kebijakannya juga ada di pemerintah pusat. "Meski dari Pemkot Cilegon sudah mengajukan kebutuhan pegawai," ucapnya.


Edi menegaskan, saat ini Ia juga masih mengkaji aturan terkait dengan mutasi jabatan yang harus mendapat rekomendasi Kemendagri RI. "Akan coba saya ajukan, saya juga akan membahas dengan Bu Sekda (Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Sari Suryati-red)," tegasnya.


Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan Kesejahteraan, dan Administrasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon, Lela Sulelah membenarkan jika tahun 2018 ini banyak ASN yang memasuki masa pensiun. Ada sekitar 110 ASN yang mengakhiri jabatannya tahun ini karena pensiun, sehingga jumlah kekurangan pegawai di Pemkot Cilegon menurut data terakhir sekitar 1.500 pegawai.


"Tahun ini (2018-red) yang pensiun ada yang eselon III, ada yang eselon IV, guru juga ada. Sementara, rekrutmen tidak ada, jadi kekurnagan pegawai. Ada juga yang saat ini rangkap jabatan seperti kabid atau kasi di OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," akunya. (gillang)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook