Uang Hibah Dilarang Diendapkan di Bank

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 19 Juli 2018 - 11:52:30 WIB   |  dibaca: 224 kali
Uang Hibah Dilarang Diendapkan di Bank

BERI ARAHAN : Kepala BPKAD Banten Nandy Mulya S memberi arahan kepada peserta bimtek tata cara penyusunan pertanggungjawaban hibah dan bansos, Rabu (18/7).

SERANG- Penerima hibah dan bantuan sosial (bansos) dari APBD Provinsi Banten dilarang untuk mengambil untung dari jasa giro dengan mengendapkan uang transfer hibah di rekening. Sebab, jasa giro adalah hak pemprov sebagai pemberi hibah, dan wajib dimasukan ke kas daerah (kasda).


Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S mengatakan, banyak teknis aturan dalam proses penerimaan, penggunaan dan pelaporan hibah dan bansos. Salah satu poin yang perlu diketahui adalah penerima hibah dan bansos dilarang memakai dana hasil dari jasa giro di bank penyalur.
 
“Begitu uang masuk ke rekening, misalnya Rp 1 miliar, lalu tidak segera diambil. Disimpan (diendapkan) di bank, ada jasa giro kan, jasa giro itu harus masuk kasda, tidak digunakan mereka (penerima hibah dan bansos),” ujarnya kepada wartawan di sela-sela acara bimbingan teknis tata cara penyusunan pertanggungjawaban hibah dan bansos, di Aula Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (18/7).


Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten itu menjelaskan, jasa giro mutlak menjadi pendapatan daerah pemprov melalui pos pendapatan lain-lain yang sah. Jika penerima hibah tak menghiraukannya, maka itu bisa menjadi temuan penyimpangan.“Karena ini akan jadi temuan. Kalau jasa giro ini terlalu lama di sana (rekening penerima), digunakan penerima hibah itu tidak boleh. Aturannya seperti itu,” katanya.


Selain soal aturan jasa giro penerima hibah dan bansos, BPKAD juga mengingatkan ada batas waktu untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dan bansos. Laporan hibah dan bansos tahun anggaran 2018 harus diserahkan maksimal pada 10 Januari 2019. Sedangkan untuk sisa dana yang tak terpakai harus diserahkan lebih cepat yaitu pada 31 Desember 2018.

“Misalnya dapat Rp 100 juta, dia terpakai cuma Rp 90 juta, yang Rp 10 juta tidak bisa dilaksanakan, nah itu harus disetorkan ke kasda akhir tahun ini, Desember. Jangan sampai lewat tahun. Serahkan ke kasda dan minta tanda terimanya,” ungkapnya.


Mengingat hibah dan bansos selalu menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penegasan soal aturan melalui bimtek juga melibatkan 12 OPD (organisasi perangkat daerah) yang memiliki mitra penerima hibah dan bansos.

“Kita kumpulkan 12 OPD yang punya mitra lembaga atau organisasi pemerintah penerima hibah, di antaranya biro kesra dan dindikbud (dinas pendidikan dan kebudayaan). Jadi nanti, penerimaan hibah melakukan konsultasi teknis jangan langsung ke BPKAD, tapi dengan OPD mitranya dulu,” tuturnya.


Nandy berharap, dengan upaya yang dilakukannya itu maka permasalahan hibah dan bansos bisa sepenuhnya hilang dari catatan BPK di tahun berikutnya. “Di 2018 Pemprov Banten menganggarkan Rp 2,1 triliun untuk hibah dan Rp 67 miliar untuk bansos. Jangan sampai gara-gara bansos, enggak dapat WTP (wajar tanpa pengecualian) lagi dari BPK,” ujarnya.


Kepala Inspektorat Provinsi Banten E Kusmayadi menegaskan, pihaknya tak akan segan untuk menindak setiap penyimpangan pada penggunaan hibah dan bansos. “Ikuti aturan saja. Kalau kesalahan administrasi bisa diperbaiki, kalau soal uang tak ada ampun. Kalau ada unsur pidana kita juga sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk penanganannya,” tegasnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook