300 Bak Truk Bakal Dipotong Paksa

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 08 Agustus 2018 - 16:05:55 WIB   |  dibaca: 7253 kali
300 Bak Truk Bakal Dipotong Paksa

DITANDAI : Sebuah truk over dimensi diberi tanda menggunakan cat semprot dalam sebuah operasi penertiban di rest area Km 68 Tol Tangerang-Merak, belum lama ini.

SERANG – Sedikitnya, 300 bak kendaraan jenis truk dan kontainer terancam dipotong paksa oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten. Sebab, kendaraan tersebut telah mengalami modifikasi dengan menambah ruang bak sehingga mengalami over dimensi.


Plt Kepala Dishub Provinsi Banten Herdi Jauhari mengatakan, belum lama ini pihaknya menggelar razia gabungan bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan aparat kepolisian di tes area KM 68 Tol Tangerang-Merak. Hasilnya, sedikitnya 300 truk dan kontainer dilakukan penindakan karena over dimensi.


“Terpaksa kami berikan sanksi tilang karena over dimensi. Over dimensi di sini, bak dan truk kontainer dimodifikasi oleh para pemiliknya. Itu membuat dimensi bak angkutan truk mengalami perubahan dan tidak sesuai standar. Tujuannya agar daya angkut kendaraan bertambah,” ujarnya, kemarin.


Ia menuturkan, terhadap truk dan kontainer over dimensi, selain ditilang Dishub juga menandai bagian over pada kendaraan dengan pilok. Bagian yang terkena tanda harus dilakukan pemotongan. "Jika tidak mau dipotong, maka petugas sendiri yang akan melakukannya," katanya.


Sanksi tegas pemotongan bak, kata dia, dilakukan karena hal itu tidak dibenarkan dalam undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mereka yang melanggar terancam sanksi penjara satu tahun atau denda Rp 24 juta.


"Jadi jelas tidak diperbolehkan. Undang-undang mengatur itu. Selain dapat membahayakan keselamatan di jalan raya, dikhawatirkan dapat memicu kejadian yang tidak diinginkan," ungkapnya.


Atas banyaknya temuan kendaraan yang over dimensi, Dishub akan terus menggelar razia serupa secara berkala. Selain di ruas jalan tol, operasi itu juga akan digelar di sejumlah jalur arteri yang kerap dilalui kendaraan besar.“Di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri dalam Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon juga banyak yang lalu lalang (kendaraan besar),” tuturnya.


Seorang warga Ciruas, Kabupaten Serang Hafian Ismail mendukung, penertiban yang dilakukan Dishub Banten. Dia mengaku, banyak truk dan kontainer yang menurutnya over dimensi melintas di ruas jalan Serang-Balaraja.


“Jarak ban belakang dengan buntut bak truk atau kontainer jauh dan saya kira itu panjang dimensi standarnya. Kalau saya dukung saja kalau ditertibkan, kan buat keselamat orang banyak,” ujar buruh salah satu perusahaan di Kawasan Industri Modern, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang ini.


Sementara itu, pengusaha truk menentang penertiban terhadap truk over tonase dan over simendi. Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten Saeful Bahri mengatakan, peraturan semestinya dilakukan secara bertahap. “Jadi, tidak langsung ke seluruh jenis kendaraan barang,” kata Saeful.


Pihaknya telah meminta kepada Kemenhub RI merevisi aturan tersebut. “Kami sudah meminta Kemenhub merevisi aturan tersebut, nanti kalau sudah ada keputusan revisi atau tidak, baru bisa dilakukan penilangan,” harapnya.


Saeful mengatakan, tidak masalah jika peraturan tersebut diberlakukan, namun para pelaku usaha yang menggunakan transportasi barang khususnya truk harus menaikkan ongkos kirim. Saat ini, pihaknya mengoperasikan truk yang over dimensi dan overload lantaran biaya pengiriman barang yang diterapkan oleh pelaku usaha sangat rendah. “Sebenarnya kalau dibilang ada untungnya ya ada untungnya juga pemberlakukan ODOL (over dimensi dan overload), karena biaya maintenance kendaraan semakin sedikit, tapi perusahaan juga harus menaikkan biaya pengiriman, agar pengusaha transportasi barang tidak rugi,” jelasnya.


Sekretaris Aptrindo Banten Dede Rohana mengungkapkan hal yang sama, pada intinya pengusaha truk keberatan dengan pemberlakuan aturan tersebut. Menurutnya, dari sekitar 8.000 anggota Aptrindo Banten, mayoritas memiliki armada yang over dimensi. Saat ini, penindakan sudah mulai dilakukan oleh Kemenhub RI. “Pada hari pertama saja ada sekitar 400 unit truk anggota Aptrindo Banten yang terkena tilang, dan di bodi mobil ditulisi pakai pilox dengan tulisan 'dipotong',” ungkap Dede.


Dede menjelaskan, jika truk yang sudah ditulisi dipotong pada bagian bodi, namun tidak dilakukan pemotongan oleh pemilik, maka tidak bisa melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).  “Sementara, kalau aturan itu diterapkan, pemilik barang yang biasa memakai ekspedisi harus menambah ongkos kirim dan biaya produk semakin mahal. Ini bisa berdampak pada inflasi, dan masyarakat kecil lagi yang disusahkan,” katanya.


Dede berharap, surat keberatan dari pihaknya untuk segera ditanggapi oleh Kemenhub RI. Jika tidak ditanggapi, Aptrindo Banten mengancam akan mogok operasi pada 14 Agustus 2018. “Ini dampaknya kemana-mana kalau truk pada mogok operasi. Pengiriman barang di pabrik-pabrik dan pelabuhan bisa tersendat, ekonomi tidak kondusif,” ujarnya.


Pengemudi Truk, Hari Setiadi mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya, peraturan tersebut memberatkan pengemudi truk seperti dirinya. “Kalau muatannya dikurangi, tentu ongkosan kita dikurangi. Sementara, ongkos kirim barang dari perusahaan saat ini cukup murah, penghasilan kita yang berkurang,” katanya. (dewa/gillang)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook