Bank Banten Gandeng BRI

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 08 Agustus 2018 - 16:07:44 WIB   |  dibaca: 235 kali
Bank Banten Gandeng BRI

SERANG – Pemprov Banten berencana membangun kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk tambahan penyertaan modal Bank Banten. Skema itu akan dilakukan jika kondisi keuangan daerah pada perubahan APBD 2018, tak mampu memberikan tambahan modal bagi bank plat merah tersebut.


Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, tambahan penyertaan modal Bank Banten hingga saat ini masih terus dilakukan kajian dalam proses penyusunan perubahan APBD 2018. Selain cara tersebut, pemprov juga melakukan penjajakan dengan BRI.


“Ini yang masih dikaji oleh kita, kita mau ketemu BRI lagi. Berapa persen kewajiban kita penyertaan modalnya. Kita masih perlu komunikasi dengan BRI,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, kemarin.Mantan Camat Tigaraksa, Kabupaten Tangerang itu menuturkan, dalam proses penjajakan tersebut akan dibicarakan terkait komposisi penyertaan modal Bank Banten antara pemprov dan BRI.  


Sampai saat ini pemprov masih memplot tambahan penyertaan modal Bank Banten senilai Rp 300 miliar. Itu tertuang dalam dokumen kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD 2018.  “Kemarin dialokasikan sekitar Rp 300 miliar, kita lihat dana kita ada atau enggak. Kita lihat bagaimana kerja sama dengan BRI, apa mau fifty-fifty (setengah-setengah) modalnya, ditanggung jawab sebagian oleh BRI,” katanya.


Penjajakan ke BRI, kata dia, dilakukan juga karena pemprov belum mendapat progres yang tak jelas dari proses divestasi saham di Bank Jabar Banten (BJB)."Langkah-langkah divestasi dari BJB sekarang sudah ada tim dari pokja yang melakukan pendekatan. Koordinasi juga belum kita ketahui hasilnya. Dana yang bisa kita keluarkan sekitar Rp 1,2 triliun sesuai dengan besaran saham yang kita miliki,” ungkapnya.


Lebih lanjut diungkapkan WH, agar pengelolaan Bank Banten bisa lebih optimal, pemprov berencana membuat sebuah peraturan daerah (perda). Isinya, pemprov akan mengambil alih kepemilikan Bank Banten dari PT Banten Global Development (BGD). PT BGD tak lain adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Banten.


“Memang Bank Banten sebenarnya milik pemprov melalui BGD. Nanti kita lihat setelah kita selesaikan (penyertaan modal). Kita nanti buat perdanya, kalau Bank Banten harus menjadi banknya provinsi. Dulu saya enggak tahu bagaimana ceritanya (sehingga kepemilikan Bank Banten ada di PT BGD),” tuturnya.


Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, penyusunan KUPA PPAS perubahan APBD 2018 telah rampung. Tak ada perubahan signifikan dalam dokumen tersebut. Adapun poin krusial yang tertuang adalah usulan penyertaan modal Bank Banten.“Nilainya masih sama, artinya nambah uang ini persiapannya untuk Bank Banten. Apa kita bisa memasukan atau bagaimana, jadi baru diplot saja dulu,” ujarnya.


Senada dengan WH, dijelaskan Mahdani, usulan penambahan penyertaan modal Bank Banten sendiri mencapai Rp 300 miliar. Penyertaan modal sendiri diusulkan sebagai tindak lanjut dari arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memang sudah menyerankannya sejak awal tahun.“Persiapan masih sekitar 3 (Rp 300 miliar), sesuai dengan persiapan. (Arahan) OJK juga, memang (pemberian penyertaan modal) idealnya dari tahun kemarin juga meminta dimasukan,” katanya.  


Meski sudah dimasukan ke KUPA PPAS perubahan, hasil akhir penyertaan modal untuk Bank Banten juga tergantung dari hasil konsultasi dengan sejumlah instansi di tingkat pusat. “Jadi kelebihan uang disiapkan untuk penambahan (modal) Bank Banten, setelah nanti konsultasi dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan KPK, semuanya,” tambahnya.


Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah menuturkan, pemprov tidak boleh melakukan pembiaran terhadap Bank Banten dengan mengucurkan tambahan modal. Sebab, Bank Banten kini sudah menjadi bagian dari pemprov dengan kepemilikan saham sebesar 51 persen. Pembentukan Bank Banten pun tak main-main, yaitu dengan menghabiskan anggaran senilai Rp 600 miliar.


“Bukan saatnya lagi kita untuk melakukan pengkajian dan pendalaman kenapa bank ini dibeli, yang ada adalah bagaimana bank ini tidak terjadi rush money (nasabah menarikan uangnya). Bahkan bagaimana saham kita di Bank Banten  yang sekarang sudah 51 persen tidak menurun. Itu kan PR kita, bukan mundur kebelakang kenapa bank ini dibeli,” tuturnya.


Pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Banten itu berharap, penyertaan modal bisa terlaksana. Sebab, dirinya tidak melihat cara lain agar Bank Banten bisa tetap eksis setelah upaya divestasi saham di BJB tak menemui kejelasan.“Apakah Biro Hukum segera membuat naskah akademik terkait divestasi dalam konteks menjadi milik pemprov atau divestasi saham di BJB? Ini kan progresnya tidak terbangun,” tuturnya. (dewa)
 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook