Hakim Tolak Tuntutan JPU

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 10 Agustus 2018 - 11:22:30 WIB   |  dibaca: 213 kali
Hakim Tolak Tuntutan JPU

MENOLAK TUNTUTAN : Suasana sidang pembacaan pledoi atau nota pembelasan dua tersangka kasus dugaan suap, yakni Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitriatas, dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Tuti Atika, di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (9/8).

SERANG- Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang Wahyu Widya Nurfitri berharap keadilan hukum atas kasus suap pengurusan perkara perdata wanprestasi yang membelitnya dan minta dihukum seadil-adilnya. Dia menolak tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) kepadanya. Hal itu diungkapkan saat sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan untuk dirinya dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Tuti Atika, di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (9/8).


Pantauan Banten Raya, tangisan Wahyu Widya Nurfitri pecah saat membacakan pembelaannya dalam sebundel kertas yang dipegangnya. Dirinya mengaku kaget atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut dirinya dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.


"Mendengar tuntutan itu alangkah kaget dan sedihnya saya, karena 22 tahun berkarir sebagai hakim, baru kali ini mendengar dan mengalaminya sendiri. Dimana perkara tindak korupsi Rp 30 juta dituntut setinggi itu, jika dibandingka dengan perkara Dermawan Ginting mantan hakim PTUN terkait suap dari pengacara OC Kaligis sebesar USD 5 ribu, KPK hanya menuntut 4 tahun dan denda Rp 200 juta," katanya sambil beruraian air mata di hadapan majelis hakim yang diketuai Mardison.


Wahyu menilai tuntutan JPU tersebut tidaklah wajar dan cukup memberatkan dirinya. Mengingat kasus Ginting Dermawan dan dirinya serupa. Namun tuntutan untuknya jauh lebih berat.
"Mungkin bagi penuntut umum 8 tahun sebuah angka yang tidak ada artinya, tapi bagi saya dan keluarga itu merupakan lonceng kematian dari bentuk suatu ke dzoliman.

Saya merasa dijadikan tumbal oleh penuntut umum, karena untuk menciptakan hakim dan penegak hukum yang amanah, berintegritas tinggi kita tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai keadilan semestinya dijunjung tinggi," ujarnya.


Selain itu, soal dakwaan dirinya mengatur agar semua terdakwa memberikan keterangan yang sinkron, Widya menegaskan tidak pernah meminta apalagi mempengaruhi terdakwa lainnya dan hal itu terbukti dari keterangan di persidangan tidak ada yang melenceng dari BAP penyidik KPK.


"Alasan penuntut umum menyakinkan saya untuk berusaha mempengaruhi terdakwa lain dengan cara melakukan pertemuan di rutan dan meminta terdakwa lain agar keterangannya sinkron dan menjadi salah satu hal yang memberatkan hukuman saya adalah suatu hal yang mengada ngada dan tidak sesuai dengan fakta," ungkapnya.


Widya juga mengaku keberatan jika JPU menyatakan dirinya bersalah dan melanggar pasal 12 huruf c undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 (1) KUHP.


"Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan penuntut umum dalam tuntutannya, justru memperlihatkan uang yang diberikan sebelum putusan itu dibacakan patut diduga kalau uang tersebut diberikan karena kewenangan saya sebagai hakim.

Artinya ada suap kepada saya, sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,"  tegasnya.


Widya juga meminta apabila kasusnya sudah diputuskan agar dapat menjalani hukuman di Lapas kelas II A Semarang agar dekat dengan keluarganya. Apabila diputuskan di Banten dirinya meminta ditahan di Lapas Anak dan Perempuan Tangerang demi alasan keamanan. "Jika di LP lain banyak narapidana yang perkaranya pernah saya tangani," pintanya.


Sementara itu, panitera pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Tuti Atika mengaku dalam kasus ini dirinya selaku bawahan hanya mengikuti perintah atasan. Untuk itu dirinya meminta majelis hakim memberikan hukuman seringan-ringannya.Di tempat yang sama, JPU KPK Riniyati Karnasih mengatakan untuk pembacaan jawaban (replik) akan digabungan dengan pembacaan vonis yang akan dilaksanakan pada Kamis (16/8) mendatang. (darjat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook