Pergub Pendidikan Gratis Tak Guna

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 15 Agustus 2018 - 13:20:18 WIB   |  dibaca: 791 kali
Pergub Pendidikan Gratis Tak Guna

SERANG- Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan menilai diterbitkannya peraturan gubernur (pergub) nomor 31 tahun 2018 tentang pendidikan gratis useless atau tidak berguna (sia-sia).

Sebab, dalam payung hukum yang disahkan pada 3 Agustus 2018 tersebut, komite sekolah masih diberi ruang untuk memungut sumbangan. Hal itu tidak sejalan dengan pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim yang melarang sekolah melakukan pungutan apa pun.

Diketahui, dalam pasal 32 ayat 1 pergub tersebut menyebutkan bahwa sekolah melalui komite sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak teranggarkan oleh dana pendidikan gratis.

Kata sumbangan dalam ayat 1 dijelaskan dalam di ayat 2. Sumbangan sebagai mana dimaksud ayat (1) dapat berupa uang, dan atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak tentukan jumlahnya maupun jangka waktu pemberiannya.


“Kalau saya baca pergub ini, useless (sia-sia) karena dari keterangan yang disampaikan oleh Pak  Gubernur (Wahidin Halim) selama ini tidak boleh ada pungutan, tapi kemudian pergub ini membatalkan semuanya (pernyataan gubernur).

Pergub ini adalah pergub sekolah gratis, judulnya sudah dianulir sendiri oleh isinya, isinya dibolehkan. Jadi pergub antara judul dan isi kontradiksi, enggak nyambung. Hanya copi paste (pergub sebelumnya),” ujar Fitron ditemui di ruang Komisi V DPRD Banten, Selasa (14/8).


Politikus Partai Golkar itu menuturkan, inti dari pergub tersebut justru seperti yang diinginkannya selama ini. Sekolah yang ingin meningkatkan kualitasnya diperkenankan untuk memungut sumbangan. Pendidikan gratis secara penuh hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin.
 
“Ini aturan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Banten. Kalau sekolah gratis itu benar-benar gratis, saya pikir ada terobosan antara pendidikan gratis dengan inovasi. Misalnya, sumber keuangan kalau memang kurang.

Yang kita persoalkan tidak, itu mencukupi untuk memenuhi standar biaya pendidikan bahkan biaya standar pelayanan minimal belum terpenuhi. Khawatir disitu, kalau pergubnya semacam ini, ya ini bertolak belakang dengan apa yang gubernur bicarakan, malah sesuai dengan apa yang saya inginkan,” katanya.


Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan tidak ada lagi ancaman terhadap sekolah yang melaksanakan ketentuan tersebut. Jika memang ada unsur pemaksanaan, hal itu bisa diteruskan ke aparat penegak hukum.

“Sumbangan sendiri dalam undang-undang memang sudah ada ketentuan umumnya, tidak boleh dipaksa. Kalau kita khawatir dengan orang yang melakukan sumbangan dengan cara memaksa, aturannya sudah ada. Ada tim saber pungli, ada kejaksaaan, kepolisian. Itu bagian dari pada pemerasan. Ada ancaman lain sebagainya terkait dengan pergub ini, maka menurut saya berhenti,” ungkapnya.


Disinggung soal ukuran masyarakat miskin yang berhak menerima fasilitas pendidikan gratis tersebut, Fitron menegaskan hal itu bisa dilihat dari data yang ada. “Ada datanya penerima KKS (kartu keluarga sejahtera), PKH (program keluarga harapan), jamsosratu (jaminan sosial rakyat Banten bersatu). Kalau punya anak itu miskin, berhak gratis,” tuturnya.


Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten Agus Mintono saat dikonfirmasi sebelum rapat dengan badan anggaran DPRD Banten membenarkan bahwa pergub nomor 31 tahun 2018 yang telah berlaku sejak pekan kemarin itu masih mengakomodasi sumbangan dari masyarakat.

“Itu (untuk) mem-back up BOS (bantuan operasional sekolah). (Sekolah) yang telah dibayar oleh BOS berarti tidak boleh dipungut oleh sekolah. Untuk sekolah yang mayoritas siswanya mampu dan ingin meningkatkan kualitas sekolah diperkenankan (memungut). Cuma tidak wajib,” ujarnya.


Dia juga membenarkan jika aturan gratis secara penuh (dalam pergub) hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin. “Tidak boleh memaksa (memberi sumbangan) kepada siswa yang tidak mampu. Tujuan (pergub) back up kepada masyarakat tidak mampu, di sisi lain memberi kesempatan masyarakt mampu untuk berkembang. Jadi subsidi silang,” jelasnya. (dewa)
 

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook