Dewan Diminta Perhatikan Pendidikan Keagamaan

nurul roudhoh   |   Pendidikan  |   Rabu, 15 Agustus 2018 - 14:46:44 WIB   |  dibaca: 603 kali
Dewan Diminta Perhatikan Pendidikan Keagamaan

PONPES : KH Shofwatuddin memberikan nasihat kepada santriawan dan satriawati Pondok Pesantren Darul Hikmah Syekh Ciliwulung (DHSC) Cakung, Kabupaten Serang, kemarin.

SERANG - Fadlulloh, Ketua Media Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (PSPP) Provinsi Banten mengapresiasi, inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, khususnya Komisi V yang telah merancang Peraturan Daerah tentang penyelenggaran pendidikan.


Ia menjelaskan, didalam konsiderannya, salah satunya disebutkan tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2007, tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.  Pada PP 55 Pasal 12, disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan keagamaan. Seperti, pondok pesantren, majelis taklim dan madrasah diniyah.


Namun Fadlulloh menyayangkan isi dalam draft Raperda tersebut, sama sekali tidak menyebutkan soal peran dan kewajiban pemerintah untuk membantu atau memberi bantuan sumber daya pendidikan, kepada pondok pesantren, majelis taklim dan madrasah diniyah.


Padahal, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten telah menyatakan visi Provinsi Banten berahlakul karimah. Untuk bisa mewujudkan visi akhlakul karimah, katanya, tentu ada peran serta lembaga-lembaga pendidikan yang bergerak dibidang keagamaan, dalam hal ini pondok pesantren, majelis taklim, dan madrasah diniyah.


“Jadi, sebagai penggiat pondok pesantren yang tergabung dalam FSPP Provinsi Banten, mendorong agar komisi V atau lebih umumnya lagi DPRD Provinsi Banten untuk melakukan koreksi secara sungguh-sungguh, dan mencantumkan bab khusus atau pasal khusus atau ayat khusus yang mengatur tentang perlunya Provinsi Banten memberikan bantuan sumber daya pendidikan bagi Pondok pesantren, majelis taklim, dan madrasah diniyah,” tuturnya, kemarin.


Lanjutnya, yang kedua dalam draft Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini diatur soal 20 persen warga miskin harus diakomodir, dalam satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Juga diatur soal pembiayaan bagi warga miskin yang jumlahnya sekurang-kurangnya 20 persen.


“Pengaturan ini dalam pandangan saya tidak selaras dengan visi gubernur, seharusnya Pasal 21 pada draft Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan menengah dan wajib membiayai pendidikan menengah, karena sudah menjadi sebuah kewajiban,” ungk Fadlulloh.


Sementara itu, ditempat berbeda Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Encop Sofia mengatakan, DPRD Provinsi Banten mencoba bagaimana APBD menyentuh pendidikan agama dan keagamaan dengan Perda Pondok Pesantren.


“Ternyata ada hambatan, diantaranya hukum, dimana pondok pesantren itu kewenangan pusat. Namun, secara substansi teman-teman Dewan sudah memikirkan bagaimana APBD menjamah pada pondok pesantren,” katanya.


Encop mengakui, sedang mencari regulasi yang tepat. “Untuk Perda Penyelenggaran Pendidikan masih bisa berubah, karena masih berbentuk draf. Dewan menerima aspirasi dari masyarakat,” pungkasnya. (mg-basyar)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook