3 Parpol Gugat KPU Banten

nurul roudhoh   |   Politik  |   Rabu, 15 Agustus 2018 - 15:10:01 WIB   |  dibaca: 1571 kali
3 Parpol Gugat KPU Banten

DIKEMBALIKAN : Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Nuryati Solapari (kanan) menerima berkas pengajukan sengketa dari perwakilan Partai Berkarya di Sekretariat Bawaslu Banten, Selasa (14/8). Akan tetapi, berkas tersebut dikembalikan karena dinilai belum memenuhi syarat.

SERANG – Tiga parpol peserta Pemilu 2019 mengajukan sengketa kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, Selasa (14/8). Mereka tak terima dengan keputusan KPU Banten yang menetapkan status tak memenuhi syarat (TMS) kepada para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang diusungnya.


Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2017, parpol bisa mengajukan sengketa paling lambat tiga hari setelah penetapan daftar calon tetap (DCS). Hingga kemarin, ada tiga parpol yang mengajukan sengketa.


“Ada Partai Berkarya, PBB dan PAN. Berita acara (BA) atau surat keputusan (SK) yang dikeluarkan KPU bisa menjadi objek sengketa. Hari terakhir (pengajuan sengketa) besok (hari ini-red),” ujarnya kepada Banten Raya, Selasa (14/8).


Ia menjelaskan, meski sudah mengajukan sengketa namun berkas ketiga parpol tersebut dikembalikan karena belum lengkap. “Belum lengkap terkait kelengkapan dokumen peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang sengketa pemilu,” papar mantan komisioner KPU Provinsi Banten ini.


Sementara itu, komisoner Bawaslu Provinsi Banten Nuryati Solapari mengatakan, permohonan sengketa bisa diajukan baik oleh bacaleg secara perorangan maupun parpol. Pemohon wajib memenuhi semua ketentuan yang tertuang dalam peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018. Setelah itu Bawaslu baru akan membuat jadwal penyelesaian sengketa.


Setelah berkas diterima dan sebelum sidang sengketa, Bawaslu akan terlebih dahulu menggelar mediasi antara pemohon dan termohon. Sidang baru akan digelar jika mediasi tak menemui kata sepakat.“Mediasi hanya dua hari, ketika tidak ada kesepakatan maka baru ke ajudikasi (permohonan penyelesaian sengketa). Sampai proses dikeluarkan keputusan, Bawaslu diberikan waktu 12 hari kerja. Jadi selama 12 hari kerja itu harus dikeluarkan putusan (penyelesaian sengketa),” katanya.


Selain tiga parpol yang sudah mengajukan sengketa, kata dia, ada sejumlah parpol lainnya yang sudah menjalin komunikasi dengan Bawaslu untuk tujuan yang sama yaitu Partai Golkar, Perindo dan PAN.“(Parpol yang melapor) yang bacalegnya di TMS-kan oleh temen-temen KPU. Dari hasil berita acara tersebut, ada beberapa parpol yang sudah datang ke Bawaslu, konsultasi dan ada yang mendaftar (sengketa),” ungkap mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi ini.


Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Banten Eka Satialaksmana mengaku, pada prinsipanya mereka siap menghadapi pengajukan sengketa tersebut. “Kami akan mempersiapkan seluruh alat kerja kami yang dibutuhkan untuk menjawab gugatan sengketa tersebut,” tegasnya.


Diberitakan sebelumnya, KPU Provinsi Banten merilis DCS untuk Pileg 2019 pada Minggu (12/8). Dalam rilis tersebut, KPU menetapkan 56 dengan status TMS. Beberapa diantaranya adalah perempuan.

Akibatnya, syarat keterwakilan 30 persen perempuan tak terpenuhi sehingga seluruh bacaleg di lima daerah pemilihan (dapil) dari PAN, PBB dan Partai Garuda terancam rontok.Sedangkan ke 56 bacaleg yang TMS berasal dari beberapa parpol yaitu Golkar, PPP, Berkarya, PBB, PKPI, NasDem, PAN, Demokrat dan Hanura. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook