Gugatan Parpol Dikembalikan

nurul roudhoh   |   Politik  |   Kamis, 16 Agustus 2018 - 12:17:12 WIB   |  dibaca: 1632 kali
Gugatan Parpol Dikembalikan

MASIH PERBAIKAN : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Banten Bahrul Ulum (kiri) menyerahkan berkas pengajuan sengketa di Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten, Rabu (15/8).

SERANG – Parpol penggugat KPU Provinsi Banten bertambah dari tiga menjadi enam, pada hari terakhir pengajuan sengketa pasca pengumuman daftar calon sementara (DCS) Pileg 2019, Rabu (15/8). Meski demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten belum bisa menerima berkas pengajuan karena masih perlu perbaikan.

Seperti diketahui, tiga parpol yaitu Partai Berkarya, PBB dan PAN telah mengajukan sengketa pada Selasa (14/8). Mereka keberatan dengan keputusan KPU Banten yang menetapkan status tak memenuhi syarat (TMS) terhadap bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang diusungnya.


Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal mengatakan, di hari terakhir pengajuan terdapat tiga parpol yang juga mengajukan sengketa. Adapun ketiganya adalah PKPI, Perindo dan Golkar dengan materi gugatan yang sama.“Jadi total ada enam parpol yang mengajukan sengketa. PKPI, Partai Berkarya,  PBB, Perindo, Partai Golkar dan PAN,” ujarnya.


Mantan komisioner KPU Kota Serang itu mengungkapkan, meski telah melayangkan gugatan namun semua berkas pengajuan sengketa belum bisa diterima. Berkas pengajuan masih perlu diperbaiki karena belum memenuhi syarat sesuai peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018. “Semua perbaikan, mungkin besok (hari ini-red) ada yang lengkap,” katanya.


Keenam parpol tersebut, kata dia, diberi waktu selama tiga untuk melengkapi berkas. Jika dalam jangka waktu tersebut tak juga bisa menyerahkan perbaikan maka gugatan itu tidak akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. “Prinsipnya, pengajuan sengketa memiliki waktu tiga hari.  Jika dalam jangka tiga hari tersebut dokumen kurang lengkap,  maka diberikan waktu tiga hari lagi.  Kita masih tunggu perbaikan-perbaikan tersebut dalam rentang waktu tersebut. Setelah itu kita register dan penjadwalan sengketa proses,” paparnya.


Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, adapun objek sengketa bisa berupa berita acara (BA) atau surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh KPU. Jika pada akhirnya pengajuan sengketa dilanjut, maka pihaknya aka terlebih dahulu menggelar mediasi sebelum ke tahap sidang ajudikasi.


“Langkah penyelesaian sengketa ada dua, pertama mediasi dan kedua sidang penyelesaian sengketa. Sidang dilaksanakan apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Bawaslu selain lembaga pengawas juga berfungsi sebagai majelis penyelesaian sengketa,” tuturnya.


Disinggung soal peluang dikabulkannya sengketa dari parpol berdasarkan materi yang diajukan, Didih enggan berkomentar. “Bawaslu sebagai lembaga yang memproses sengketa menunggu perkembangan lebih lanjut. Dalam hal ini kami sebagai majelis pemeriksa dan pemutus memilih tidak beropini,” ujarnya.


Sebelumnya, terkait pengajuan sengketa komisioner KPU Provinsi Banten Eka Satialaksmana mengaku, siap menghadapi gugatan “Kami akan mmpersiapkan seluruh alat kerja kami yang dibutuhkan untuk menjawab gugatan sengketa tersebut,” tegasnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook