KPK Gelar Aksi Pelibatan Komunitas Cegah Korupsi

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Selasa, 21 Agustus 2018 - 11:57:38 WIB   |  dibaca: 134 kali
KPK Gelar Aksi Pelibatan Komunitas Cegah Korupsi

RAKOR AKSI : Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Dikyanmas KPK Ramah Handoko berbincang dengan Sekda Pandeglang, Fery Hasanudin, Senin (20/8).

PANDEGLANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Pandeglang untuk melaksanakan Rencana Aksi Kolaborasi (RAK) pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018. Untuk memastikan jalannya RAK, dibutuhkan kolaborasi antar KPK, Pemda Pandeglang melalui organisasi perangkat daerah (OPD), dan Lintas Masyarakat Anti Korupsi (Limasakti) di Kabupaten Pandeglang.


Guna memastikan RAK berjalan sesuai target, KPK pun telah menggelar rakor bersama sejumlah OPD yang akan terlibat seperti DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan dan Limasakti, di Pendopo Pemkab Pandeglang, Senin (20/8).


Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Pendidikan dan Layanan Masyarakat (Dikyanmas) DKP Ramah Handoko mengatakan, setelah rakor, tim akan melakukan survei dan pengumpulan data lapangan dari desa-desa yang telah ditentukan. “Secara umum pengumpulan data lapangan ini dikemas dalam bentuk sosialisasi, focus group diskusi (FGD), wawancara kepada masayarakat atau warga sebagai penerima dampak langsung dari kegiatan dan program,” jelasnya.


Ditambahkannya, salah satu mandat RAK pencegahan korupsi adalah adanya peningkatan partisipasi publik. “Hal ini sebagai wujud dari komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi maka dibutuhkan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan di tingkat daerah. Peran serta masyarakat sangat penting dalam pencegahan korupsi karena masyarakat adalah penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah,” bebernya.


Masih kata Handoko, KPK, GIZ (lembaga anti korupsi Jerman), OPD dan komunitas sebelumnya sudah berupaya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi di tiga sektor yaitu dana pendidikan khususnya  pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), jaminan kesehatan nasional (JKN) atau layanan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) dan pengelolaan dana desa di Pandeglang dengan cara Kolaborasi antara OPD dengan Komunitas Limasakti.

“Setelah turun ke lapangan, tim juga diharapkan memberikan rekomendasi kepada pemberi pelayanan publik terkait dengan isu-isu yang muncul dalam rangka meningkatkan dan perbaikan pelayanan publik  serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan akuntabilitas sosial di Pandeglang.”


Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita sangat mendukung upaya KPK, OPD, dan komunitas melakukan RAK pencegahan korupsi di sejumlah desa. Bupati berharap aksi tersebut menghasilkan informasi yang diperlukan untuk efektifitas penyaluran bantuan. “Goal akhirnya adalah bantuan pemerintah tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita bersama,” kata bupati didampingi Sekda Fery Hasanudin.


Menurutnya, Pemkab tidak keberatan sejumlah pegawainya selama tiga hari akan berada dilapangan bersama Komunitas dan KPK untuk melakukan survey langsung. ”Apa yang diperlukan untuk mendukung proram kerja KPK akan kami fasilitasi. Karena pencegahan korupsi bagi kami bukan sekadar slogan tapi upaya nyata,” tegasnya. (muhaemin)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook