Aset Pemprov Diserahkan ke Pemkab

nurul roudhoh   |   Lebak  |   Jumat, 24 Agustus 2018 - 13:37:00 WIB   |  dibaca: 103 kali
Aset Pemprov Diserahkan ke Pemkab

ASET PEMKAB : Kantong Bidang Sumberdaya air Lebak di Jalan Siliwangi kini telah menjadi salah satu aset Pemkab Lebak, Kamis (23/8).

RANGKASBITUNG - Sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diserahkan menjadi aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak. Beberapa aset yang diserahkanterimakan itu diantaranya tanah bangunan didua lokasi di Jalan Jendral Sudirman, Desa Jati Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, tanah dan banguban di dua lokasi di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggung, tanah dan bangunan di dua lokasi di Jalan Siliwangi, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung serta tanah dan bangunan di Jalan RT Hardiwinangun, Kecamatan Rangkasbitung.


Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lebak Nurul Hakim mengatakan, sejumlah aset jenis tanah dan bangunan yang kini diberikan Pemprov Banten kepada Pemkab Lebak sangat dibutuhkan untuk program kegiatan pemerintahan.

Maka dari itu, saat sejumlah aset tersebut belum menjadi aset Pemkab, maka telah digunakan untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Sejak puluhan tahun sejumlah tanah dan bangunan tersebut digunakan Pemkab untuk kantor OPD. Kini setelah diberikan oleh Pemprov, maka Pemkab lebih tenang untuk menggunakannya," kata Hakim kepada Banten Raya, kemarin.


Ditambahkan Hakim, setelah menjadi aset Pemkab, maka pihaknya bisa merehab bangunan yang sebelumnya milik Pemprov Banten, salah satunya gedung yang digunakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebakj, kini direhab agar lebih nyaman untuk dijadikan tempat kerja serta pelayanan kepada masyarakat. "Kami merasa bersyukur, karena sejumlah aset milik Pemprov Banten ditetapkan menjadi aset Pemkab Lebak," tambahnya.


Asisten Daerah (Asda) II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Lebak Budi Santoso menjelaskan, ketika sejumlah aset tersebut masih milik Pemprov, Pemkab telah melakukan permohonan permintaan kepada Pemprov Banten. "Pemkab masih butuh keberadaan gedung perkantoran untuk kegiatan kerja OPD, sehingga ketika permohonan permintaan sejumlah tanah dan bangunan direalisaikan, maka kini sejumlah OPD telah memiliki kantor sendiri," jelasnya. (hudaya)

 

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook