BPN Percepat Proses Sertifikat

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Senin, 27 Agustus 2018 - 15:09:51 WIB   |  dibaca: 480 kali
BPN Percepat Proses Sertifikat

AKRAB : Kepala BPN Pandeglang Teguh Wiyana (kiri) berbincang dengan Bupati Irna Narulita (kanan) di Gedung Garuda Pendopo Pandeglang, kemarin.

PANDEGLANG - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pandeglang terus bergerak cepat menyelesaikan target yang diminta pemerintah pusat untuk membuatkan sertifikat tanah milik masyarakat yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Kasi Hubungan Hukum BPN Pandeglang, Eka Raharja menyebutkan, sudah ada puluhan ribu bidang tanah warga yang telah selesai dibuatkan sertifikat. "Sekarang proses tahapan PTSL dari 50.350 bidang sertifikat tanah, kita sudah mengumpulkan hampir 39.700 puldadis atau data subjek KTP, SPPT, dan alat bukti kepemilikan tanah. Dari data puldadis yang sudah cocok dengan peta pendaftaran, dan tidak bermasalah sudah di angka 16.300. Kalau yang sudah menjadi sertifikat sekarang ada sekitar 12 ribu," ungkap Eka, Minggu (26/8).

Dari target pembuatan sertifikat, kata Eka, secara keseluruhan sudah hampir terpenuhi karena sebagai bidang tanah yang diajukan warga sudah dilakukan pengukuran karena dia menargetkan bisa selesai di akhir Desember 2018. "Untuk kegiatan pengukuran lahan di akhir Agustus sudah 100 persen selesai. Kalau puldadis kita upayakan pengumpulan datanya sampai akhir Desember selesai, tapi tidak semua yang kita kumpulkan untuk bisa diterbitkan sertifikat, salah satunya yang bermasalah karena diketahui ketika dilakukan pengukuran tidak adanya alat bukti kepemilikan tanah," terangnya.


Dijelaskannya, untuk program PTSL tahun ini tersebar di 42 desa di Kabupaten Pandeglang. Dari empat puluh desa yang mendapatkan bantuan tersebut diantaranya, berada di Kecamatan Jiput dan Labuan. Dengan sasaran utama program itu adalah masyarakat umum, nelayan dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). "Program PTSL tersebar di semua desa. Kami minta dukungan dan bantuannya, program PTSL tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat," jelasnya.


Meski sudah ada sertifikat tanah yang selesai, Eka mengaku belum bisa disalurkan kepada masyarakat. Menurutnya, pembagian sertifikat tersebut masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Sebab, PTSL merupakan program Presiden RI Joko Widodo. "Kalau masalah dibagikannya kapan, kita nunggu perintah pusat, karena kan ini program nasional harus menunggu komando. Yang terpenting bagi kami menyiapkan semua dokumen itu, sehingga ketika kata bapak Presiden RI (Joko Widodo) bagikan, ya kami bagikan karena program itu menjadi nawa cita bapak Presiden," imbuhnya.


Kepala BPN Pandeglang, Teguh Wiyana menargetkan, program PTSL bisa selesai pertengahan tahun 2018. Untuk mempercepat penyelesaian program tersebut, kata Teguh, pihaknya sudah membentuk lima tim kelompok kerja (pokja) yang bekerja sesuai dengan tugas mereka masing-masing dalam melakukan validasi dan verifiksi bidang tanah milik warga yang masuk dalam program PTSL. "Yang jelas tahun ini sudah harus selesai sesuai harapan kita semua, apalagi kami sudah membuat tim pokja," harapnya. (yanadi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook