Pejabat dan Dewan Malas Paripurna

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 28 Agustus 2018 - 14:19:08 WIB   |  dibaca: 187 kali
Pejabat dan Dewan Malas Paripurna

SEPI : Suasana rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses, Senin (27/8).

SERANG- Jajaran pejabat eksekutif (Pemkot) dan legislatif (anggota dewan) tampak sama-sama malas menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Serang, dengan agenda penyampaian hasil reses, Senin (27/8). Hal itu terlihat dari sedikitnya jumlah pejabat eksekutif dan legislatif yang hadir.

Pantauan Banten Raya, rapat sebenarnya diagendakan pukul 10.00, namun baru dimulai pukul 11.10. Dari pihak eksekutif hanya dua pejabat eselon II yang hadir, yaitu  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang Hidayat dan Asda I Pemkot Serang Nanang Saefudin.

Sedangkan dari unsur legislatif, dari 45 jumlah seluruh anggota DPRD Kota Serang, hanya ada 22 orang anggota dan empat pimpinan dewan yang terlihat selama paripurna. Padahal, di absensi tercatat ada 32 orang anggota dewan yang hadir.

Wakil Ketua DPRD Kota Serang Bambang Janoko sempat menginterupsi jalannya paripurna, sejenak setelah dibuka oleh Ketua DPRD Kota Serang Namin. Interupsi disampaikan karena ia kecewa jumlah pejabat eselon II banyak yang tidak hadir. Karena banyak kepala OPD tidak hadir, ia meminta hasil reses tidak dibacakan kepada yang hadir sebagaimana biasanya melainkan cukup hanya dengan menyerahkannya kepada Wakil Walikota Serang Sulhi.


Rapat paripurna penyampaian reses yang biasanya berlangsung selama berjam-jam kemarin hanya berlangsung sekira 15 menit. “Percuma dibacakan karena tidak ada yang mendengarkan karena kepala OPD-nya tidak ada,” ujar Bambang kesal, Senin (27/8).

Wakil Walikota Serang Sulhi mengungkapkan bahwa salah satu alasan OPD tidak hadir dalam paripurna adalah karena pelaksanaan rapat terlalu siang. Dalam undangan tertulis paripurna dimulai pukul 10.00 tetapi baru dimulai pukul 11.00 lewat.“Lagian walau pun kepala OPD tidak hadir kan ada perwakilannya,” ujar Sulhi.

Sulhi mengatakan bahwa meski banyak kepala OPD yang tidak hadir, seharusnya laporan hasil reses yang dilakukan DPRD tetap dibacakan supaya masyarakat tahu. Apalagi yang hadir dalam paripurna tidak hanya eksekutif dan legislatif melainkan juga masyarakat.“Kalau OPD kan masih bisa mempelajarinya dari laporan yang diserahkan. Seharusnya laporan reses tetap dibacakan,” ujarnya.


Bambang Janoko mengatakan bahwa idealnya hasil reses semua anggota DPRD Kota Serang didengarkan oleh para kepala OPD karena merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan selama masa reses. Aspirasi masyarakat itu menyangkut banyak persoalan, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lainnya.“Karena mayoritas kepala OPD tak hadir, makanya laporan hasil reses cukup diserahkan. Kita lihat juga para camat tidak hadir,” katanya.

Terkait rapat paripurna yang molor dari jadwal, Bambang meminta Sulhi tidak membela para kepala OPD. Apalagi Sulhi juga kerap curhat kepadanya mengenai kehadiran OPD dalam rapat paripurna tersebut. Ia mengatakan bahwa bila para kepala OPD datang pagi lalu meninggalkan gedung DPRD karena rapat belum dimulai, ia mengatakan hal itu tidak akan dipermasalahkan.“Tapi ini kan sejak pagi kepala OPD memang tidak ada,” ujarnya.

Terkait permintaan Sulhi yang ingin agar laporan hasil reses tetap dibacakan meski kepala OPD banyak yang tidak hadir, Bambang menyatakan bahwa laporan hasil reses bukan dibacakan agar masyarakat mendengarkan. Yang harus mendengar hasil reses adalah para kepala OPD. “Karena mereka pemegang kebijakan,” tuturnya.

Terkait tingkat kehadiran anggota dewan, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa selama jumlah anggota dewan kuorum maka rapat paripurna bisa dilakukan. Tentang anggota dewan yang bolos ia mengatakan sudah meminta Badan Kehormatan (BK) dan fraksi untuk menegur mereka. (tohir)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook