Hadapi Revolusi Industri, Untirta Luluskan 200 Master

nurul roudhoh   |   Pendidikan  |   Selasa, 28 Agustus 2018 - 14:24:21 WIB   |  dibaca: 430 kali
Hadapi Revolusi Industri, Untirta Luluskan 200 Master

PASCASARJANA UNTIRTA : Suherman, Direktur Pancasarjana Untirta, menyampaikan sambutan saat acara pelepasan lulusan Pascasarjana Untirta di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Senin (27/8).

SERANG – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Penyelenggaran Pendidikan masih menampung masukan dari elemen masyarakat, guna mendapatkan dan menentukan garis besar dan desain penyelenggaraan pendidikan yang paling visible dan cocok untuk Banten.


Fitron Nur Ikhsan, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten mengatakan, dalam rangka dengar pendapat pembahasan Raperda Penyelenggaran Pendidikan, Komisi V DPRD Provinsi Banten menapung pendapat dari berbagai pihak.


“Prosesnya masih sangat panjang, itu adalah tahapan untuk membahas Raperda Penyelenggaran Pendidikan. Kami ingin, Perda Penyelenggaran Pendidikan ini adalah produk diskusi bersama berbagai pihak. Sebab, aturan ini akan memayungi semua pemyelenggaraan pendidikan,” katanya, kemarin.


Ia mengaku, akan melibatkan semua pihak untuk meminta masukan terkait Raperda Penyelenggaran Pendidikan. Bahkan, Fitron meminta kepada semua elemen untuk terllibat dan memberi masukan.”Masukan bias disampaikan kepada kami secara langsung,” ujarnya.


Kata Fitron, dalam pembahasan Raperda Penyelenggaran Pendidikan belum masuk pembahasan pasal perpasal, ini baru menampung masukan garis besar apa desain penyelenggaraan pendidikan yang paling visible dan cocok untuk Banten.


“Jika ada pandangan yang sejalan dengan pokok materi Raperda Penyelenggaran Pendidikan akan diakomodasi, pandangan yang berkembang kemarin banyak yang sebenarnya sudah ke teknis dan itu nanti bisa di Pergub,” sambungnya.


Terpisah, Fadlullah, Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Banten mengaku, Dewan Pendidikan Banten mendukung kebijakan sekolah gratis secara bertahap. Mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dikelola Pemerintah Provinsi.“Kemudian, dilanjutkan ke SMA/SMK yang diselenggarakan masyarakat disertai memorandum of understanding atau MoU, sepakat dengan standar biaya yang dibayar Pemerintah Provinsi,” kata


Pengawas dan Kepala Sekolah tidak masalah dengan kebijakan sekolah gratis. Dalam hal ini, sependapat bahwa yang dimaksud gratis adalah belanja operasional pendidikan SMA/SMK dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah. “Komite sekolah perlu membedakan dengan cermat, istilah pungutan iuran dan sumbangan. Sekolah gratis berarti bebas dari pungutan dan iuran. Tapi, masyarakat bebas untuk memberi sumbangan,” kata Fadlullah.

Karena, masih kata Fadlullah, kebijakan sekolah gratis tidak berpengaruh terhadap penurunan mutu seperti yang dikhawatirkan wakil rakyat. “Kebijakan sekolah gratis menghendaki anilisis mutu dan efisiensi dalam kebijakan keuangan sekolah. Di sinilah, peran serta komite diperlukan untuk menghadirkan masyarakat industri dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam penyediaan lapangan praktek kerja,” sambungnya.


Dalam Perda penyelenggaraan pendidikan, kata fadlullah, tidak cukup hanya mengatur soal kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK dan SKH.“Tapi juga mengatur kebijakan afirmatif tentang bantuan pemerintah provinsi terhadap satuan pendidikan keagamaan seperti Pondok Pesantren dan Majelis Taklim,” pungkas Ketua Media Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten. (satibi/mg-basyar)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook