Perkuat Kerjasama Penanganan Permasalahan Hukum

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Kamis, 30 Agustus 2018 - 12:19:15 WIB   |  dibaca: 183 kali
Perkuat Kerjasama Penanganan Permasalahan Hukum

PENANDATANGANAN : Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kejari Kota Cilegon, Rabu (29/8).

Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon di Aula Setda II Kota Cilegon, Rabu (29/8). Hal itu dilakukan sebagai bentuk penguatas kerjasama tentang penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.


Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara merupakan program pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Kejari Kota Cilegon terhadap permasalahan dalam bidang hukum yang dihadapi Pemkot Cilegon.

"Perlu saya sampaikan bahwa nota kesepakatan bersama ini sangat penting dalam meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum bidang perdata dan data usaha negara baik itu dalam negeri maupun di luar pengadilan," kata Edi dalam sambutannya, kemarin.


Menurut Edi, MoU antara pemerintah dengan Kejari sangat berguna, terutama dalam hal penyelenggaraan program-program pemerintah. "Dengan adanya kerjasama ini sangat penting dalam penyelenggaraan program-program Pemkot Cilegon, seperti P4D (Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) dan juga pendampingan kegiatan fisik di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar hal-hal yang dikerjakan dan tujuan pembangunan di Kota Cilegon dapat berjalan secara maksimal, efektif dan efisien," tuturnya.


Edi juga berharap, MoU tersebut dapat mengoptimalkan penyerapan terhadap rencana semua program pembangunan di Kota Cilegon."”Harapan kita dapat mengoptimalkan penyerapan terhadap apa saja yang telah kita rencanakan. Karena apa yang kita kerjakan harus berdampak positif bagi masyarakat. Tidak dipungkiri juga mungkin apa yang kita kerjakan masih ada sedikit kesalahan. Namun dengan adanya pendampingan ini saya rasa semua akan jauh lebih baik dan optimal," harapnya.


Sementara itu, Kepala Kejari Kota Cilegon Andi Mirnawati menjelaskan, MoU tersebut sebagai pendampingan hukum meliputi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara gratis dibidang perdata maupun tata usaha negara.

"Dengan adanya kerjasama ini bertujuan untuk pendampingan, pemberian bantuan dan tindakan hukum yang diberikan Kejari, baik tergugat maupun digugat. Hal itu dilakukan, supaya memudahkan fungsi kami terhadap masalah hukum perdata dan tata usaha negara sehingga adanya kegiatan pengawalan baik didalam pemerintahan, BUMN maupun BUMD," katanya. (tasir/*)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook