Dewan Sibuk Konsolidasi, Paripurna Tak Kuorum

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Kamis, 30 Agustus 2018 - 14:25:41 WIB   |  dibaca: 220 kali
Dewan Sibuk Konsolidasi, Paripurna Tak Kuorum

BANYAK KURSI KOSONG : Separuh lebih anggota DPRD Kabupaten Serang tidak hadir pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi, Rabu (29/8).

SERANG – DPRD Kabupaten Serang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Sayang, rapat paripurna hanya dihadiri dua orang pimpinan dan 19 anggota DPRD Kabupaten Serang, dari total anggota DPRD sebanyak 50 orang.


Selain itu, pembacaan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD juga digabung dan dibacakan oleh salah satu perwakilan fraksi. Dari 11 fraksi hanya fraksi PDIP yang membacakan sendiri pemandangan umumnya, karena menolak untuk digabung. “Silakan fraksi yang lain digabung, tapi fraksi PDIP akan dibaca sendiri. Kami fraksi PDIP tidak pernah diajak rapat,” kata Ketua Fraksi PDIP Madsuri saat interupsi, Rabu (29/8).


Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Serang Damami mengatakan, sesuai tata tertib (tatib) rapat paripurna tidak hanya dihitung dari tingkat kehadiran tapi juga dari absensi. “Tadi (kemarin-red) yang mengisi absen 25 anggota. Sekarang kan menghadapi pemilu jadi anggota pada lagi konsolidasi. Seperti fraksi PPP tidak ada yang hadir karena lagi ada konsolidasi partai,” ujar Damami.


Meski menyayangkan, namun pihaknya memaklumi jika anggota DPRD akan mendahulukan urusan partai daripada urusan yang lain. “Untuk sanksi tetap kita terapkan, kalau tiga kali tidak mengikuti paripruna kami layangkan surat ke fraksi masing-masing. Kita akan memproses pergantian antar waktu (PAW) Pak Juki dari Fraksi PKB karena sudah jarang ikut rapat paripurna,” ungkapnya.


Ketua Fraksi PKB Dahyani membenarkan terkait rencana proses PAW anggotanya tersebut, lantaran yang bersangkutan sudah tidak bisa aktif lagi. “Kehadirannya kurang maksimal. Terus ke partai jarang ada komunikasi. Belum sampai ke proses PAW, tapi kita akan ajukan surat PAWnya secepatnya. Kita lagi menyiapkan surat-suratnya. Pak Juki sudah bersedia untuk di PAW,” kata Dahyani.


Sedangkan terkait pemandangan umum, juru bicara fraksi-fraksi Mansur Barmawi mengatakan, perlunya komitmen bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan belanja langsungnya kurang dari 50 persen pada anggaran murni tahun 2018. “Kita khawatir terjadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) apabila OPD yang serapannya belum maksimal ditambah lagi anggaran pada perubahan APBD tahun 2018,” ujarnya. (tanjung)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook