Pengusaha Tambang Wajib Sediakan Jaminan Reklamasi

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 31 Agustus 2018 - 12:29:01 WIB   |  dibaca: 319 kali
Pengusaha Tambang Wajib Sediakan Jaminan Reklamasi

TUNTUT KEWAJIBAN : Ketua AP3B Probo Yuniar Wahyudianto menyampaikan sambutan usai terpilih sebagai ketua AP3B, di Hotel Le Dian, Kota Serang, Kamis (30/8).

SERANG- Seluruh pengusaha tambang, khususnya di Provinsi Banten, diwajibkan untuk mengalokasikan jaminan reklamasi pasca tambang. Dana tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi lokasi penambangan.Hal tersebut terungkap dalam pembentukan Asosiasi Perusahaan Pertambangan Provinsi Banten (AP3B) di Hotel Le Dian, Kota Serang, Kamis (30/8).


Ketua AP3B Probo Yuniar Wahyudianto mengatakan, pengusaha tambang memiliki kewajiban pasca tambang yang diatur dalam undang-undang. Dalam amanatnya, pengusaha tambang diwjibkan untuk menyiapkan alokasi anggaran pasca tambang berupa jaminan reklamasi.

“Jaminan reklamasi suatu kewajiban di undang-undang. Alhamdulillah walau pun saya baru 3 bulan mendapatkan IUP (izin usaha pertambangan), sudah menyetorkan jaminan reklamasi. Rasanya berat tapi itu menjadikan kita nyaman dalam bekerja,” ujarnya.


Ia menuturkan, jaminan reklamasi diperlukan sebagai upaya rekonstruksi pasca tambang. Jaminan sebaiknya disetorkan sesegera mungkin untuk mengantisipasi kesulitan bayar seandainya kondisi perusahaan ke depan menjadi sulit.

“(Tak menutup kemungkinan) jika suatu saat kita memiliki suatu kemampuan terbatas. Maka kewajiban kita kepada negara dan masyarakat mengenai rencana penutupan pasca tambang dananya sudah tersimpan. Setiap saat bisa dicairkan oleh pemerintah daerah atas nama dinas ESDM (energi sumber daya mineral) bukan atas nama perusahaan,” katanya.

Probo mengimbau kepada para pengusaha tambang untuk bisa memenuhi kewajiban tersebut. Bahkan AP3B siap bertindak sebagai konsultan jika ada perusahaan yang masih kebingungan soal jaminan reklamasi.

“WA (aplikasi whatsapp messenger) kita 24 jam terbuka. Tinggal kita lihat apa masalah-masalah yang dihadapi perusahaan sehingga kita bisa memberikan panduan. Mereka kadang kala tidak tahu bagaimana menyusun rencana reklamasi, sehingga tidak bisa membuat anggarannya. Akhirnya itu (dianggap) menjadi suatu beban,” ungkapnya.


Dengan keberadaan AP3B, dia meyakini bisa menjadi solusi belum optimalnya komunikasi antara pengusaha dengan pemerintah. Saat ini asosiasi terdiri dari 35 perusahaan yang bersifat aktif, di mana mereka yang berminat bergabung harus mendaftarkan dirinya.


“Meningkatkan hubungan kemitraan antara perusahaan di Provinsi Banten dengan seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, masyarakat maupun dengan end user kita. Komunikasi ini lah yang bisa membentuk persamaan persepsi,” tuturnya.


Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Eko Palmadi mengatakan, selain jaminan reklamasi pasca tambang, pihaknya juga menekankan agar perusahaan tambang bisa taat membayar pajak. “Meski pajak yang dibayarkan tidak masuk ke (pemeirntah) provinsi, tapi ke kabupaten/kota sesuai undang-undang nomor 28 taun 2009, tapi itu kewajiban dan harus ditaati,” ujarnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook