Gerakan Anti Korupsi Mati Suri

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 31 Agustus 2018 - 12:36:26 WIB   |  dibaca: 202 kali
Gerakan Anti Korupsi Mati Suri

ANTI KORUPSI : Suasana diskusi bertanjuk peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi yang digelar oleh Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Banten bersama KPK, ICW, dan Banten Bersih di Cafe House of Salbai, Kamis (30/8)

SERANG- Gerakan masyarakat Banten dalam menggemakan anti korupsi saat ini dinilai mati suri. Padahal, saat Ratu Atut Chosiyah menjabat sebagai Gubernur Banten dan belum tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gerakan masyarakat sangat masif dan menyatu untuk meruntuhkan kekuasaan Atut dan dinastinya.

Koordinator Banten Bersih Gufroni mengatakan bahwa salah satu indikasi mati surinya gerakan masyarakat melawan korupsi karena ada kelompok yang semula berada pada barisan yang sama menolak korupsi, saat ini malah merapat ke kekuasaan. Bahkan mereka ikut menikmati kekuasaan itu dan akhirnya lupa dengan gerakan sebelumnya melawan korupsi.

“Gerakan masyarakat sipil saat ini mati suri,” kata Gufroni yang menjadi salah satu pembicara diskusi bertajuk peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi, di Cafe House of Salbai, Kamis (30/8) sore.


Diskusi ini digelar oleh Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Banten bersama KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Banten Bersih.Gufroni mengatakan bahwa saat ini situasi Banten masih sangat memprihatinkan. Walau pun gubernur sudah berganti, tetapi tidak ada yang berubah pada kondisi di Banten sebelumnya.

Masyarakat masih hidup sulit dan korupsi masih terjadi. Selama 4 tahun terakhir, jumlah tersangka kasus korupsi mencapai 112 yang berasal dari 51 kasus. Tahun 2015 kasus korupsi yang terkuat paling banyak, di antaranya kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.“Korupsi bahkan tidak hanya terjadi di tingkat provinsi melainkan juga sudah sampai ke tingkat desa dengan adanya dana desa,” ujarnya.

Ardiansyah Putra dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK mengatakan bahwa peran komunitas sangat besar dalam gerakan anti korupsi. Karena itu KPK menggandeng aneka komunitas dalam gerakan anti korupsi ini.

Bahkan untuk menggarap segmen komunitas, KPK pada tahun 2016 membuat divisi komunitas. Komunitas-komunitas yang sudah diajak kerja sama sudah banyak, beberapa berada di Banten, Riau, dan Yogyakarta.“Kita dengan teman-teman komunitas di Jogja pernah berdiskusi bagaimana supaya gerakan anti korupsi bisa menyebar ke masyarakat melalui komunitas,” katanya.

Ardiansyah mengatakan, selain melakukan pelaporan kasus korupsi, KPK juga melakukan gerakan komunitas dalam gerakan anti korupsi yang diharapkan dapat menjadi gerakan yang keren, sehingga menjadi gerakan masif. “Output yang dihasilkan komunitas bisa berupa lagu, kampanye, dan lainnya,” ujarnya.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan bahwa masyarakat harus optimistis gerakan anti korupsi akan semakin baik di masa yang akan datang. Tanda-tanda ke arah itu menurutnya sudah bisa dilihat dari dua peristiwa, yaitu pilpres dan pilkada.


Pada kasus pilpres, presiden yang terpilih adalah Jokowi yang dalam persepsi publik dinilai sebagai sosok yang bersih. Sehingga sosok presiden yang dipilih tidak seperti dulu, yang harus dari kalangan militer dan konglomerat yang memiliki kekayaan luar biasa.


Pada kasus pilkada, banyak petahana yang bertumbangan karena dinilai tidak melakukan apa-apa bagi masyarakat. Sementara kepala daerah alternatif dipilih oleh masyarakat.
“Sayangnya ini tidak terjadi di Banten. Maka pekerjaan kita di Provinsi Banten mengenai gerakan anti korupsi akan lebih banyak,” tuturnya. (tohir)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook