Loloskan Bacaleg Koruptor, Bawaslu Dikritik

nurul roudhoh   |   Politik  |   Selasa, 04 September 2018 - 16:22:51 WIB   |  dibaca: 1117 kali
Loloskan Bacaleg Koruptor, Bawaslu Dikritik

DUKUNG PEMILU BERSIH : Koalisi Masyarakat Sipil Banten untuk Pemilu Bersih diterima oleh Pimpinan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten di kantor Bawaslu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Senin (3/9).

SERANG – Koalisi Masyarakat Sipil Banten untuk Pemilu Bersih mendesak agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten tak meloloskan eks narapidana (napi) kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Sebab, korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga tak pantas diberi kesempatan menjadi wakil rakyat.Hal tersebut terungkap saat penyerahan surat terbuka penolakan caleg koruptor dari koalisi ke Bawaslu Banten di Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten, Senin (3/9).


Dalam surat terbukanya, ada enam bakal caleg dengan status mantan napi kasus korupsi. Mereka adalah Dessy Yusandi nomor dari daerah pemilihan (dapil) Banten 6 dan Agus M Randil untuk Dapil Banten 9 dari Partai Golkar untuk tingkat DPRD Banten.


Selanjutnya ada nama Heri Baelanu nomor urut 9 Dapil Pandeglang 1 dan Dede Widarso nomor urut 8 Dapil Pandeglang 5 dari Partai Golkar untuk tingkat DPRD Kabupaten Pandeglang. Kemudian Jhony Husband nomor urut 4 Dapil Cilegon 1 dari Partai Demokrat dan Bahri Syamsu Arief  nomor urut 1 Dapil Cilegon 2 dari PAN untuk tingkat DPRD Kota Cilegon.

 
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Banten untuk Pemilu Bersih Gufroni menuturkan, kedatangan pihaknya ke Bawaslu untuk memberi dorongan agar lembaga pengawas itu mengambil putusan yang tepat. Mengambil keputusan sesuai hati nurani dan akal sehat terkait beberapa mantan eks napi kasus korupsi yang ingin diloloskan menjadi caleg.


“Masyarakat sipil mendukung dan mendorong dua lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), agar memiliki komitmen kuat untuk menjalankan pemilu yang berintegritas. Bawaslu jangan menjadi Komnas Ham (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) pembela koruptor,” ujarnya.


Ia menuturkan, larangan eks napi kasus korupsi sudah jelas diatur dalam peraturan KPU nomor 14 dan 20 tahun 2018. Peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah sah dan diundangkan.“Ketentuan diatur dalam pasal 9 ayat 2 undang-undang nomor 12 tahun 2011. Peraturan KPU sebagaimana diatur dalam undang-undang itu diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan,” katanya.


Pria yang aktif dalam kegiatan anti korupsi itu meminta, Bawaslu tidak terjebak dalam polemik yang menganggap peraturan KPU yang melarang mantan napi korupsi bertentangan dengan undang-undang-undang. Pasalnya, berdasarkan pasal 93 huruf L undang-undang nomor 7 tahun 2017, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.“Oleh karena itu, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan KPU dan tidak mempunyai wewenang menyimpulkan peraturan KPU tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang,” paparnya.


Ia juga menyayangkan sikap Bawaslu Kota Cilegon yang telah meloloskan eks napi kasus korupsi. Keputusan ini dianggap akan mencederai iklim demokrasi di Banten.“Ternyata masih ada orang-orang yang sebenarnya tidak pantas menjadi anggota dewan, itu malah diloloskan. Korupsi ada extra ordinary crime, kejahat luar biasa sehingga tak seharusnya mereka diberi kesempatan. Apalagi menjadi wakil rakyat,” ungkapnya.


Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi menuturkan, dorongan yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Banten untuk Pemilu Bersih menjadi energi positif bagi Bawaslu Banten. “Kami berharap semua elemen masyarakat yang berkompeten yang mempunyai aspirasi bisa menyampaikan kepada kami,” ujarnya.


Disinggung dua bacaleg Golkar yang mengajukan sengketa ke Bawaslu Banten, Didih menuturkan majelis sengketa akan melihat pertimbangan hukum. Beberapa pertimbangan yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 42 tahun 2015 dan putusan MK nomor 51 tahun 2016.

Selain itu ada juga kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang- undang lainnya.“Sebenarnya kalau ada pertimbangan dari koalisi saya mah terima kasih sekali, itu akan menjadi pertimbangan kami dalam mengambil keputusan. Keputusan menjadi kewenangan majelis (sengketa di Bawaslu),” pungkas alumnus Islamic University of Technologi Bangladesh ini. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook