OPD Harus Belajar ke Pokmas

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Rabu, 05 September 2018 - 11:57:36 WIB   |  dibaca: 223 kali
OPD Harus Belajar ke Pokmas

RAPAT EVALUASI : Suasana rapat evaluasi program DPWKel di Aula Kantor Bappeda Kota Cilegon, Selasa (4/9).

CILEGON – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon Ratu Ati Marliati meminta agar dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk belajar kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas). Hal itu dilakukan, menyusul rendahnya serapan anggaran yang dilakukan oleh dinas atau OPD pada 2018.

Pokmas mampu menyerap anggaran yang diberikan melalui Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah dengan baik."Kalau parah sih tidak (Serapan anggaran dinas-red). Tentu belajar itu bisa dengan siapa saja, termasuk juga dinas yang harus belajar kepada Pokmas dalam penggunaan anggaran dan serapan anggaran," katanya kepada Banten Raya usai menghadiri rapat evaluasi DPWKel di aula Bappeda Kota Cilegon, Selasa (4/9).


Ati menambahkan, tidak semua dinas tidak maksimal dalam melakukan penyerapan. Namun, beberapa dinas tersebut terus didorong untuk merealisasikan penyerapan anggaran dengan baik. Ia berharap pada Desember 2018 serapan anggaran bisa menjadi maksimal. "Sementara ini ada sekitar 50 sampai 60 persen baru terserap untuk dinas. Kami akan lihat sampai Desember nanti. Kami harap tidak sesuai dengan apa yang tidak kami inginkan (Serapan rendah-red)," tambahnya.

Dalam hal ini, Ati memberikan apresiasi kepada Pokmas yang telah menjalankan program DPWKel dengan baik, sesuai perencanaan. Hasil pembangunan yang bagus dan pelaporan yang sesuai dengan aturan. Hal tersebut tentu harus menjadi contoh untuk semuanya. "Kami apresiasi dengan hasil yang diraih. Wajar jika dinas juga kami harap bisa belajar dari Pokmas," jelasnya.


Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) I Taufiqurrohman mengatakan, dengan melihat progres yang telah dihasilkan oleh Pokmas, Pemkot Cilegon telah mengajukan kepada pemerintah pusat untuk bisa mengalokasikan angaran kepada kelurahan untukbisa melakukan pembangunan infrastruktur sama seperti dana desa. "Kalau desa bisa mendapatkan anggaran dari pusat maka kami sekarang sedang perjuangkan dan sudah kami sampaikan. Kami harap ini juga bisa diralisasikan selain dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Cilegon," katanya.

Taufiqurrohman mengungkapkan, dengan keberhasilan yang dilakukan pemerintah juga telah memperluas jangkauan pembangunan setiap tahunnya. Jika pada 2017 hanya ada 3 jenis pembangunan yaitu drainase, Tembok Penahan Tanah (TPT) dan paving block, maka pada 2018 ditambah pembaungan Posyandu, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta beberapa pembangunan lainnya. "Selain anggarannya naik menyesuaikan APBD juga pembangunan terus diperluas bukan saja 3 item seperti awal DPWKel," ungkapnya. (uri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook